Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, November 18, 2019
Halaman Home » Nasional » Wakil Ketua MPR: Negarawan Harus Paham, LGBT Perusak Bangsa 
  • Follow Us!

Wakil Ketua MPR: Negarawan Harus Paham, LGBT Perusak Bangsa  

BERITA BENGKULU – Wakil Ketua MPR-RI, Hidayat Nur Wahid mengaku prihatin atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keberadaan Lesbian, Gay, Biselsual dan Transgender (LGBT). Meski tak memiliki kewenangan pembuatan hukum, sebagai negarawan anggota MK harus paham bahwa kian merebaknya LGBT dapat merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara.

Putusan hasil uji materi MK terkait keberadaan LGBT menuai pro-kontra di masyarakat. Bahkan, Menteri Agama, Lukman Hakim sempat menyatakan masyarakat harus hormati putusan tersebut kendati semua agama tak menyetujuinya.

“Saya prihatin dengan putusan MK,” ujar Hidayat dalam pidatonya pada Sosialsasi Empat Pilar MPR-RI, di Kota Bengkulu, Bengkulu, Kamis (21/12/2017) lalu.

Paparnya, MK memang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perluasan pembuatan hukum, tapi harusnya MK sebagai satu-satunya lembaga negara yang oleh Undang-Undang Dasar disyaratkan keanggotaannya diantaranya harus kenegarawanan harusnya memahami dan mampu menutup rapat celah yang dapat merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara.

“Salah satu yang potensial untuk kemudian merusak Pancasila itu adalah LGBT ini. Saya sering sampaikan bahkan kepada Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu bahwa LGBT ini adalah proxy war terhadap Indonesia, ia adalah perang asimetris, perang untuk menghancurkan Indonesia,” tegas Hidayat.

Politisi senior PKS ini pun mengungkapkan hal tersebut pernah disampaikannya langsung kepada Presiden RI Joko Widodo saat bertemu di Istana Negara agar pemerintah membuat UU atau mendukung DPR untuk membuat UU yang melarang dan menghukum mereka-mereka yang melakukan penyimpangan melalui LGBT. 

“Bahkan Presiden Vladimir Putin di negara Rusia tanpa Pancasilapun gak pakai ba bi bu, dia membuat UU yang melarang LGBT,  karena LGBT dianggap proxi war yang akan merusak dan menghancurkan dari dalam terhadap bangsa dan negara Rusia,” urai Hidayat. 

Indonesia yang punya pancasila, sambung dia, punya sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa harus  lebih bisa dibuat. LGBT bertentangan dengan Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pasal 28,  terutama terkait dengan masalah hak untuk membuat keturunan, membuat keluarga.

“Karena LGBT pasti tidak akan mementingkan keluarga dan keturunan.  Termasuk pasal 28 J ayat 1 dan ayat 2. Kalaupun dikatakan bahwa LGBT adalah hak asasi manusia, hak asasi manusia di Indonesia bukan hak asasi manusia yang liberal, hak asasi manusia yang harus juga mempertimbangkan hak asasi manusia yang lain,” pungkas Hidayat.

Menurutnya, yang harus mempertimbangkan hak asasi manusianya dan juga harus merujuk pada agama yang diakui di Indonesia, dan tiada satu agamapun yang membolehkan LGBT dan membuat fatwa praktekanlah LGBT maka akan masuk surga.

Tak hanya itu, Hidayat juga menuturkan, LGBT, bertentangan dengan Perpu Nomer 2 tahun 2017 yang sekarang menjadi UU tentang keormasan.  Disana ada kondisi ancaman dimana seseorang atau ormas bisa dikenakan pasal pidana terkait dengan UU keormasan dengan hukuman pidana minimal lima tahun sampai seumur hidup.

“Salah satunya adalah mereka yang melakukan penistaan terhadap agama, salah satu bentuk penistaan adalah praktek LGBT sebab tidak ada agama apapun yang mengijinkan praktek LGBT,” seru Hidayat.

Fraksi PKS DPR-RI tambah dia, sudah berkomitmen untuk berjihad mengawal, membuat UU yang bisa mengkriminalkan dan menghukum mereka yang melakukan penyimpangan seksual semacam ini, untuk menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan NKRI dengan segala yang ada di sana. (OSS)

Comments

comments