Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, September 18, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » Pemkab Karimun Genjot APBD Melalui Royalti Timah
  • Follow Us!

Pemkab Karimun Genjot APBD Melalui Royalti Timah 

BERITA KARIMUN – Fraksi PDI Perjuagan (PDIP) dan DPRD Karimun optimis pendapatan daerah Karimun pada APBD 2018 mendatang dari pemerintah pusat bisa optimal. PDIP menyarankan kepada Bupati dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun untuk lebih kuat menggenjot sumber pendapatan dari royalti tambang timah.

“Saya mengingatkan kepada kepada Bupati maupun kepada OPD di Pemkab Karimun untuk lebih berhati-hati dan pro aktif melakukan lobi-lobi ke pusat, agar pencairan royalti dari sektor tambang timah oleh pemerintah pusat bisa optimal,” terang Ketua Fraksi PDIP DPRD Karimun, Rasno, Selasa (5/12/2017).

Menurut Rasno, selama ini upaya lobi Pemkab Karimun untuk menggenjot anggaran dari pusat sudah cukup baik. Buktinya, Karimun masih mendapat dana alokasi khusus (DAK) dari pusat. Hanya saja, serapan anggaran pusat dari sektor royalti tambang timah masih kurang. Untuk itu, diperlukan kerja keras lagi dari seluruh pimpinan OPD.

Apalagi sambungnya, 2018 merupakan tahun politik. Mestinya, Pemkab Karimun bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk lebih meningkatkan sumber pendapatan dari berbagai sektor, mulai dari DAK, DAU hingga royalti tambang. Apalagi, pada 2017 lalu pemerintah pusat lebih menjaga rasionalisasi anggaran.

“Masih banyak peluang yang bisa kita raih, jika Pemkab Karimun rajin dan pandai membaca peluang pada tahun 2018 mendatang. Harus kuat lagi melakukan lobi-lobi ke pusat. Saya rasa, kalau pusat sudah jatuh hati ke Karimun dan pernah berjanji untuk membantu, maka mereka pasti akan menepati janji,” kata politisi yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Karimun ini.

Selain dari sektor royalti lanjut Rasno, dana alokasi khusus (DAK) Karimun juga masih menjadi prioritas. Seingat dia, ketika dalam perjalanan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karimun. Dana alokasi khusus untuk Karimun pada 2018 mendatang berada di kisaran angka Rp100 miliar.

“Kalau saya tidak salah, saat perjalanan dapat di Banggar DPRD, DAK untuk Karimun pada tahun anggaran 2018 mendatang sekitar Rp100 miliar. Hanya saja, angka pastinya saya lupa. DAK itu kan sifatnya fleksibel. Jadi, bisa jadi meningkat dan bisa juga berkurang. Namun, kalau kita gigih bisa meningkat,” tandasnya. 

Bupati Karimun Aunur Rafiq sebelumnya mengatakan, Pemkab Karimun terus mengalami penurunan dana bagi hasil (DBH) sektor migas dari pusat. Dari Rp180 miliar turun menjadi Rp11 miliar. Kondisi ini akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. DBH yang akan diterima hanya Rp11 miliar.

“Kondisi keuangan kita semakin menurun atau terjadi defisit. Jika sebelumnya mencapai Rp180 miliar, lalu turun menjadi Rp124 miliar, turun lagi menjadi Rp71 miliar dan sekarang hanya Rp11 miliar. Penurunan ini dialami bukan hanya di Kabupaten Karimun saja namun di seluruh Indonesia,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq di Gedung Nasional.

Rafiq menyebut, karena pergerakan DBH yang diterima dari pusat setiap tahunnya akan mempengaruhi APBD. Maka, Pemkab Karimun harus menyiasatinya, salah satunya adalah dengan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target. Kemudian nantinya PAD yang didapat itu akan digunakan untuk belanja daerah.

“Kita akan berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, namun dengan catatan tidak sembarangan dan gegabah, karena apabila dilakukan tanpa melihat kemampuan masyarakat maka itu akan memberatkan. Jadi sektor-sektor yang kita lihat dapat memungkinkan untuk kita gali, maka kita optimalkanlah demi menutup defisit anggaran tersebut. (Yani)

Biro Karimun

Comments

comments