Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, November 24, 2017
Halaman Home » Bekasi Kota » DPRD Desak Pencairan BOP Untuk 918 PAUD di Kabupaten Bekasi 
  • Follow Us!

DPRD Desak Pencairan BOP Untuk 918 PAUD di Kabupaten Bekasi  

BERITA BEKASI – Sebanyak 918 lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bekasi belum mendapat Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari Pemerintah Pusat karena kurangnya persyaratan. Hal itu terungkap dalam rapat antara Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Dinas Pendidikan, Bagian Keuangan Pemkab Bekasi dan HIMPAUDI serta IGTKI, Jumat (10/11/2017) siang.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan di tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati pada bulan Juli 2017 yang lalu, ada sebanyak 918 lembaga penyelenggara pendidikan usia dini yang ditetapkan sebagai calon prnerima BOP PAUD. Jumlah alokasi anggaran bantuan tersebut mencapai Rp2,5 miliar yang diberikan by name by addres dan terdaftar dalam dapodik.

“Untuk tahun 2016 lalu, bantuan tidak terserap karena aturan yang berubah-ubah, kehati-hatian Pemkab Bekasi serta kurangnya persyaratan dari penerima bantuan. Bantuan tersebut berjumlah Rp16 miliar, dana yang tidak terpakai (Silpa) itu akan dicairkan di tahun 2017 ini, sehingga bantuannya berjumlah Rp18,5 miliar yang mana bersumber dari APBN,” kata Nyumarno.

Dalam pemberian bantuan itu, sambungnya, berdasarkan aturan Permen Pendidikan No. 4 Tahun 2017 setiap lembaga penyelenggara pendidikan diberikan bantuan sebesar Rp600.000 dikalikan jumlah siswa selama setahun.

“Kamipun mendorong agar bagian keuangan Pemkab Bekasi segera mencairkan bantuan tersebut, saat ini ada 71 lembaga yang sudah siap cair, sementara sisanya ada yang masih proses verifikasi di Keuangan dan ada yang masih menyusun dan melengkapi persyaratan,” ucapnya.

Dinas Pendidikan dan Bagian Keuangan Pemkab Bekasi diminta untuk membantu penyiapan persyaratan bantuan tersebut.

Nyumarno berharap bantuan itu dapat dicairkan minimal 90 persen di akhir tahun ini, supaya bantuan di tahun 2018 nanti angka penerima dan anggarannya dapat bertambah.

“Setelah mendapatkan bantuan, lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini harus juga dibantu dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya,” pungkasnya. (Dede)

Biro Kabupaten Bekasi

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments