Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Desember 9, 2019
Halaman Home » Megapolitan » DPR Himpun Informasi Kebakaran Pabrik Kembang Api
  • Follow Us!

DPR Himpun Informasi Kebakaran Pabrik Kembang Api 

BERITA JAKARTA – Kasus kebakaran pabrik kembang api PT. Panca Buana Cahaya Sukses (PBCS) di Kawasan pergudangan Kosambi, Tangerang, Banten baru-baru ini, menyita perhatian semua pihak. Tak terkecuali Komisi IX DPR-RI yang membidangi Ketenagakerjaan.

Kendati masih dalam masa reses, Komisi IX DPR-RI pun segera memanggil stakeholder terkait untuk menghimpun informasi musibah yang menyebabkan 49 pekerjanya meninggal dunia dan melukai ratusan pekerja lainnya.

“Kami menaruh perhatian atas kasus ini, makanya walaupun di masa reses ini kami mencoba mengundang semua jajaran termasuk Menteri Ketenagakerjaan, namun pak menteri tidak bisa datang, untuk mendapat informasi atas kasus ini,” terang Ketua Komisi IX DPR-RI, Dede Yusuf Macan Effendi sebelum rapat di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Berangkat dari kasus ini sambungnya, khususnya terkait banyaknya anak di bawah umur yang dipekerjakan di pabrik tersebut, Pemerintah Daerah diminta untuk memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Selain permasalahan pekerja di bawah umur, pembayaran gaij yang tidak memenuhi Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten sebesar Rp3,270 juta juga menjadi sorotan kepada pemerintah dan stakeholder terkait.

“UU Ketenagakerjaan harus dipahami sampai ke level Kelurahan atau Desa, karena mempekerjakan anak dibawah umur itu melanggar, apalagi ini kita dengar Pemerintah Daerah Tangerang juga ikut melakukan rekruitmen untuk bekerja di sana. Tetapi kita tidak tahu ada berapa banyak industri yang mempekerjakan anak di bawah umur dan apa alasannya,” tegas politisi F-PD itu.

Dede memastika, pemanggilan semua pihak terkait ini bukan untuk mencari siapa yang bersalah karena penyelidikan sedang dilakukan pihak Kepolisian.

Pihaknya juga ingin mengetahui aturan yang tidak dilaksanakan atau yang menjadi kendala, seperti aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Pihaknya ke depan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan screening setiap tiga bulan sekali mengenai K3 agar hal seperti ini tidak terjadi lagi.

“Kita mau melihat fungsi-fungsi pembinaan pengawasan yang ada di Pemerintah Daerah, karena baru satu tahun ini pengawasan ketenagakerjaan ditarik dari Kabupaten dan Kota ke Provinsi. Kita paham pengawas di daerah sedikit sekali, mungkin hanya berjumlah 50-100 orang. Sementara daerah kawasan industri jumlahnya mencapi puluhan ribu,” tandas politisi asal dapil Jawa Barat itu. (SF/OSS) 

Comments

comments