Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Desember 16, 2019
Halaman Home » Entertainment » Soal Ciutan Akun Twitter Artis Nikita Mirzani Diperiksa Polisi
  • Follow Us!

Soal Ciutan Akun Twitter Artis Nikita Mirzani Diperiksa Polisi 

BERITA JAKARTA – Artis Nikita Mirzani penuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya (PMJ) untuk dimintai keterangan terkait laporan dirinya kepada dua akun dan tiga anggota Organisasi Masyarakat (Ormas) atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik, Jumat (20/10/2017).

Nikita datang pada pukul 14.42 WIB mengendarai mobil Toyota Alphard B 178 SPT didampingi kuasa hukumnya, Muannad Alaidid. Niki nampak santai dengan mengenakan blus biru muda dan celana jeans putih.

Tidak ada komentar yang dilontarkan dari mulut pemain film Nenek Gayung tersebut terkait kedatangannya kali ini, hanya terlihat sesekali tersenyum kepada awak media yang telah menunggu dan menutupi wajahnya, karena panas matahari dihalaman Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Saat seorang wartawan meledek Niki, karena menutupi muka dengan tangan seperti seorang tersangka, Niki pun membalasnya dengan banyolan jika dirinya bukan TSK melainkan PSK. “Kayak TSK ditutupin (mukanya-Red),” kata seorang wartawan.

“Eh TSK, PSK boo..,” jawab Niki sembari tersenyum masuk gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang disambut tawa wartawan.

Dalam kasus ini, Niki dipanggil untuk memberikan keterangan terkait laporannya terhadap dua akun dan tiga anggota Ormas. Laporan Niki dikuasakan kepada penasehat hukumnya, Muannas Alaidid.

Tiga anggota Ormas yang dilaporkan yakni Ketua Umum Gerakan Pemuda Anti Komunis (Gepak) Rahmat Himran, Aliansi Advokat Islam NKRI di Sumatera Selatan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Muda Sam Aliano.

Sedangkan dua pemilik atau pengguna akun instagram yakni PKI_terkutuk65 dan pengguna akun Facebook Aria Dwiyatmo. Laporan Nikita diterima dengan Nomor Polisi: LP/4878/X/2017/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal, Senin 9 Oktober 2017.

Kelima terlapor itu dijerat dengan Pasal 35 Jo Pasal 51 ayat 1 dan Pasal 29 jo Pasal 45 ayat 3, Pasal 28 ayat 1 jo Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujarnya. (Yon)

Comments

comments