Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Januari 25, 2020
Halaman Home » Berita Daerah » Pengaduan Mandek, Komisi Yudisial: Kualitas Laporan Rendah
  • Follow Us!

Pengaduan Mandek, Komisi Yudisial: Kualitas Laporan Rendah 

BERITA SEMARANG – Lokakarya peningkatan pemahaman masyarakat tentang laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pemahaman perilaku hakim digelar Komisi Yudisial (KY) bersama Penghubung KY Perwakilan Jawa Tengah dengan melibatkan masyarakat secara langsung, Rabu (18/10/2017).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Santika Semarang itu diikuti dari berbagai organisasi, komunitas, mahasiswa, pegawai pemerintah, guru, aparat penegak hukum dan jurnalis di wilayah Jawa Tengah.

Sementara materi yang disajikan dibagi dalam tiga season diantaranya ‘Peran KY Dalam Mewujudkan Peradilan Bersih’ disampaikan oleh Ketua Bidang SDM, Advokasi Hukum, Penelitian dan Pengembangan, Dr. Sumartoyo.

Kemudian materi ‘Etika dan Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim’ (KEPPH) disampaikan Ketua bidang pengawasan hakim dan investigasi, Dr. Jaja Ahmad Jayus dan materi ‘Penanganan Laporan Masyarakat’ disampaikan Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Kemas A. Roni.

Menurut Roni, antusiasme masyarakat terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim semakin meningkat. Banyak laporan masyarakat yang masuk ke KY, seperti pada 2016, ada 1794 laporan yang sebagian berupa laporan tembusan. Namun dari banyaknya laporan tersebut tidak semuanya dapat ditindaklanjuti.

“Banyaknya laporan pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti disebabkan rendahnya kualitas laporan. Untuk meningkatkan kualitas laporan masyarakat, maka KY mengadakan Bimtek untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH,” ungkap Roni.

Dikatakannya, rendahnya kualitas laporan pengaduan tersebut dikarenakan belum semua masyarakat mengetahui siapa saja yang dapat dilaporkan ke KY.

Sementara itu, dalam paparannya Sumartoyo menyatakan, bahwa penegakan etika dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh teknologi, peradapan dan karakter. Etika dan moral memiliki kesamaan arti namun berbeda asal bahasanya. Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas ahlak atau moral.

“Penegakan hukum yang kini terus merosot merupakan dampak dari pola kehidupan yang cenderung memilih jalan pintas untuk mendapatkan fasilitas kehidupan tanpa mempertimbangkan jangka panjang,” ujar Sumartoyo.

Untuk itu, lanjutnya, etika sangat diperlukan. Jika etika tegak dan berfungsi dengan baik maka penegakan hukum juga akan tegak.

“Tujuan penegakan hukum yaitu untuk merubah pola pikir kehidupan dengan standar tertentu masyarakat semakin cerdas,” tambah Jaja.

Penegakan hukum adalah pengembangan kesadaran yang fokus pada keadilan dan kemanfataan. “KY berfungsi sebagai penyangga, yaitu menjadi penyangga kekuasaan kehakiman dalam hubungannya dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif,” tandasnya.

Menurutnya, faktor yang memenuhi penerapan KEPPH yaitu faktor hukumnya harus baik, faktor sarana dan pra sarana, serta faktor budaya hukum masyarakat. (Nining)

Biro Semarang

Comments

comments