Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, September 23, 2018
Halaman Home » Pojok Kasus » Dugaan Korupsi Buku Sekolah di Sampang Jawa Timur Mandek
  • Follow Us!

Dugaan Korupsi Buku Sekolah di Sampang Jawa Timur Mandek 

BERITA SAMPANG – Pasukan Gempur Koruptor Jawa Timur (Pagerjati) berharap agar Kejaksaan mengusut tuntas dugaan korupsi buku perpustakaan SD (Sekolah Dasar) di Sampang Jawa Timur (Jatim).

Jika dugaan korupsi yang sangat mencolok dan telah ramai diungkap berbagai media massa itu tidak diusut, bisa menimbulkan anggapan masyarakat bahwa kasus itu diselesaikan secara damai oleh pihak Kejaksaan.

“Jangan sampai muncul anggapan dari khalayak ramai bahwa kasus korupsi itu oleh Kejaksaan diselesaikan dengan cara damai alias tidak diusut, tapi kemudian kasus dicoba ditutupi dan berharap masalah itu dilupakan masyarakat,” tegas Amir Rudini pengurus dari PagerJati kepada Beritaekspres.com, Senin (16/10/2017).

Jika terjadi demikian sambungnya, ini bisa mencemarkan nama lembaga Kejaksaan itu sendiri, dimana akan ada tuduhan bahwa ada indikasi Kejaksaan mendapat bagi hasil atau setoran dari koruptor, sehingga kasus diselesaikan secara damai dan dimasukkan kedalam peti es.

“Hal ini juga menimbulkan potensi bahwa para pelaku tidak takut untuk mengulang-ulang perbuatan korupsinya. Bisa diihat bahwa modus dugaan korupsi saat ini makin mencolok, seolah mereka itu kebal hukum,” sindirnya.

Sebelumnya ramai diberitakan, media massa adanya dugaan korupsi buku perpustakaan SD di Sampang Jawa Timur oleh distributor penerbit PT. Sarana Panca Karya Nusa (SPKN) melalui agennya di daerah.

Menurut PagerJati, ada dua hal yang sensitif dan menunjukkan adanya indikasi bahwa hal itu dilakukan secara terstruktur & terorganisir, yakni:

Pertama, adalah bahwa dalam pengumuman dari layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Sampang, pemenang lelang tertera pada tanggal 15 Desember 2016.

Padahal, dalam keterangan itu jenis lelang, dengan paket Rp2.500.214.000. Dalam rincian LPSE, tertera pada kolom “pemberian penjelasan” 14 Desember 2016 pukul 08.00 – 09.00 WIB. Serta pada kolom “upload dokumen penawaran” 14 Desember 2016 pukul 09.05 WIB sampai 15 Desember pukul 23.59. 

“Kan sangat janggal, pada tanggal 15 Desember 2016 jadwal atau proses upload dokumen penawaran belum selesai, tapi sudah diumumkan siapa pemenangnya, dan dinyatakan bahwa lelang sudah selesai,” ungkapnya.

Dan lebih aneh lagi lanjutnya, bahwa pekerjaan dinyatakan sudah selesai dilaksanakan dengan menyebut lokasi pekerjaan adalah di kantor Dinas Pendidikan Jalan Jaksa Agung Suprapto 77 Sampang.

“Dan pada hari itu juga tanggal 15 desember 2016 dilaksanakan proses untuk pembayaran kepada penyedia barang,” tutur Amir.

Dilanjutkan Amir, kejanggalan ini secara mencolok menunjukkan ada indikasi bahwa sebelum lelang dilaksanakan berarti barang yang akan disuplai oleh penyedia sudah ada di kantor Dinas Pendidikan.

“Lihat saja, jadwal upload tanggal 15 Desember sampai tengah malam, tapi belum selesai proses upload sudah dinyatakan ada pemenangnya,” ungkap Amir

Dan pada hari yang sama kata Amir, sebelum proses upload penawaran  selesai, penyedia barang yang dinyatakan sebagai pemenang pengadaan sudah dinyatakan selesai melaksanakan pekerjaan dan langsung terjadi proses pembayaran,” tambahnya.

Masih kata Amir, kejanggalan itu selain menunjukkan indikasi adanya persekongkolan antara dinas pendidikan dan penyedia barang, juga melanggar peraturan, yakni petunjuk teknis dari Kementrian Pendidikan, bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan pengiriman harus dilaksanakan/dikirim oleh penyedia barang sampai ke sekolah-sekolah.

“Jadi bukan ke kantor Dinas Pendidikan, agar sekolah atau Dinas Pendidikan tidak terbebani ongkos pengiriman,” ujar Amir

Kedua, adalah ada dugaan pengurangan jumlah buku yang dikirim, tetapi dalam laporan ditulis bahwa volume buku yang dikirim sudah sesuai kontrak.

Sebagaimana dilaporkan masyarakat yang membawa data ke Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jatim, dalam kontrak, masing-masing dari 50 lembaga SD harusnya menerima 870 judul buku. Jumlah keseluruhan per sekolah harusnya mendapat 2.639 eksemplar.

“Kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Antara pedalaman dan pinggir kota berbeda. Paling parah di pedalaman misalnya di SDN Tobai Tengah 2. Itu hanya mendapat 400–500 eksemplar, jauh dari 2 ribu eksemplar,” pungkasnya. (CR-4) 

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments