Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Desember 13, 2017
Halaman Home » Berita Daerah » Massa JMM: Bongkar Jual Beli Proyek di Dinas Lingkungan Hidup Sumut
  • Follow Us!

Massa JMM: Bongkar Jual Beli Proyek di Dinas Lingkungan Hidup Sumut 

BERITA MEDAN – Bongkar dugaan jual beli proyek ‘ala’ kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Provinsi Sumatera Utara, Hj. Hidayati, guna memulihkan nama baik Sumatera Utara (Sumut) yang beberapa tahun terakhir terus diguncang dengan kasus korupsi.

Desakan itu muncul ketika aksi massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Mandiri (JMM) Sumut saat melakukan orasi besar-besaran di Gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol No.5 Medan, Rabu (11/10/2017) kemarin.

Didepan anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan, koordinator Aksi Fahrul Razi dan kordinator Lapangan Ilham Fauzi Munthe meminta penegak hukum menelusuri dugaan jual beli proyek yang dilakoni Hidayati.

Dikatakan, Fahrul Razi, prilaku Kadis LH Sumut dengan mengaku mendapat ‘jatah’ proyek di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara bernilai hingga miliaran rupiah dari salah satu panitia pengadaan di Dinas Pendidikan Sumut hanya untuk mendapatkan ‘fee’ proyek.

Untuk memuluskan tujuannya itu, Hj. Hidayati mencari kontraktor untuk bersedia menjadi rekanan. Disinilah kelihaian beliau (Hj. Hidayati) menyakini kontraktor dengan janji, demi mendapatkan uang muka (DP) dari calon kontraktor.

“Namun pada kenyataannya, paket pekerjaan yang dijanjikan Hj. Hidayati tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Sementara uang muka dari pihak ke-tiga yang dimintanya sudah ditarik,” ujarnya.

Setelah niat busuknya sambung Fahrul, terbongkar dan takut dibawa ke jalur hukum, dirinya pun mengembalikan uang muka yang telah ditarik dengan cara mencicil. Pihak massa menduga, uang muka proyek tersebut diparkirkan di Bank demi mendapatkan bunga Bank.

Selain itu lanjut Fahrul, dugaan korupsi yang melibatkan Hj. Hidayati ketika menjabat UPT Labolatorium LH Sumut. Dimana, dugaan korupsi tersebut berupa proyek penggunaan langsung atas penerimaan retribusi jasa usaha di LH dengan pagu anggaran sebesar Rp818 juta.

Selanjutnya proyek pengadaan kapal Speed boad dengan mesin genset yang diduga merugikan negara hingga sebesar Rp371,5 juta.

Dalam kasus ini, kata Fahrul, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan untuk mengganti kapal seedboat dan mesin gensen, namun dalam persidangan hanya diangkat kasus penggunaan langsung atas penerimaan ristribusi jasa usaha yang substansinya oleh BPK tidak ada.

“Berdasarkan hasil pledoi Henny Nainggolan Kepala UPT Laboratorium LH Sumut pada Jumat 5 September menjelaskan, bahwa penetapan dirinya sebagai orang yang paling bertanggungjawab dalam kasus tersebut tidak adil,” ungkapnya.

Henny mengaku bahwa dirinya hanya melanjutkan proyek yang dikerjakan oleh pendahulunya yaitu Hj. Hidayati yang saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Kami mendesak Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa Hj. Hidayati atas persoalan tersebut,” tegas Fahrul dalam orasinya.

Selain itu, massa juga mendesak agar Gubernur segera untuk memberhentikan Hj. Hidayati sebagai kepala Dinas LH Sumut. “Kami juga meminta BPKP untuk melalukan audit ulang terhadap hasil pekerjaan di LH Sumut, karena banyak terjadi kejanggalan,” tandas Fahrul.

Mendengan penyampaian tersebut, Sutrisno Pangaribuan dari Politisi PDI Perjuangan Sumut meminta massa agar segera melaporkan atas tuduhan dengan alat bukti dan saksi-saksi.

Begitupun, kata anggota Komisi C ini, dirinya akan menyampaikan aspirasi JMM kepihak Komisi terkait, yaitu Komisi A dan D untuk diagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Usai mendengar penjelasan tersebut, massa yang dimpin Anwar Saputra Sipahutar sebagai Ketua Umum membubarkan diri dengan tertib. (Roy)

Biro Sumut

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments