Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, November 24, 2017
Halaman Home » Nasional » GSBI Mengutuk Aksi Kekerasan Polisi Banyumas Terhadap Rakyat
  • Follow Us!

GSBI Mengutuk Aksi Kekerasan Polisi Banyumas Terhadap Rakyat 

BERITA JAKARTA – Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) sebagai organisasi serikat buruh yang menghimpun beberbagai buruh formal dan informal serta menjunjung tinggi kebebasan berkumpul dan berpendapat demokrasi di Indonesia mengutuk dan mengecam tindak kekerasan aparat Kepolisian Resort Banyumas, Jawa Tengah, Senin (9/10/2017) lalu.

Kekerasan itu terjadi ketika aparat Kepolisian tengah melakukan pembubaran aksi damai masyarakat yang tergabung dalam “Aliansi Selamatkan Slamet” di kantor Bupati Banyumas yang menuntut dicabutnya izin tambang geothermal Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) PT. Sejahtera Alam Energy (SAE) yang merusak ekosistem alam serta menyengsarakan masyarakat.

Kepada Beritaekspres.com, Ketua Umum GSBI, Rudi HB Daman mengatakan, aksi damai itu dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan berjalan kaki menuju kantor Bupati Banyumas yang dilakukan sekitar 600 orang, Senin, 9 Oktober 2017 hingga diputuskan untuk bertahan hingga ditemui Bupati.

“Aksi juga diisi dengan peampilan kesenian dan panggung budaya. Tepat pada pukul 22.00 WIB, aparat Kepolisian Resort Banyumas Jateng, membubarkan paksa yang disertai tindakkan kekerasan,” terangnya, Kamis (12/10/2017).

Dari data yang dihimpun sambungnya, sebanyak 24 orang ditangkap, 28 orang megalami luka akibat aksi kekerasan. Aparat Kepolisian juga melakukan penggerusakan motor peserta aksi dan memecahkan kaca mobil Sound system.

“Selain kekerasan pengerusakan dan penangkapan peserta aksi, polisi juga melakukan penganiaayaan kepada Wartawan yang sedang melakukan peliputan serta merampas dan menghilangkan dokumentasi,” ungkap Rudi.

Dijelaskannya, PT. Sejahtera Alam Energi sebagai pemenang tender untuk melakukan pembanguan PTLPB telah banyak melakukan pelanggaran mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tanpa mengedepankan dampak lingkungan.

Dampak secara Ekologi lanjut Rudi, yang sudah dirasakan masyarakat diantaranya, sulit mendapatkan air bersih, pencemaran sungai dan hilangnya satwa Gunung Slamet. Dampak serius dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan rusaknya lahan pertanian akibat keringnya mata air.

“Oleh sebab itu, segera cabut Surat Keputusan Nomor:4577k/30/MEN/2015 tentang ijin aktifitas PT. Sejahtera Alam Energi (SAE) yang dikeluarkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM),” tegasnya.

Dikatakan Rudi, dalam catatan GSBI pada tahun 2015-2017 pembangunan bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Sukamulya, Bendungan Jati Gede, Jalan Raya Pembanguan Pabrik Semen di Kendeng serta Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Banyumas, mendapat tentangan keras dari masyarakat setempat.

Atas nama pembagunan kata Rudi, dan pemerataan telah mencerminkan bentuk pembangunan infrastrukur pemerintahan Jokowi-JK yang erat dengan pengusiran, kekerasan dan pemenjaraan rakyat dan sejatinya pembanguan megah proyek infrastruktur Jokowi-JK hanya untuk memberikan fasilitas borjuasi komprador serta capital monopoli asing (Imperialist) untuk mensuport kebutuhan energy kawasan-kawasan industri baru yang seiring dibangun saat ini.

“Hakekatnya Indusri akan mengeruk sumber daya alam serta melakukan ekploitasi sumber tenaga kerja murah di Indonesia dan tidak pernah akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat,” imbuhnya.

Masih kata Rudi, berdasarkan paparan singkat diatas pertama-tama GSBI memberikan apresiasi kepada masyarakat yang tergabung dalam aliansi “Selamatkan Slamet” yang gigih mengobarkan perlawanan kepada PT. Sejahtera Alam Energi (SAE) serta mendukung sepenuh-penuhnya perjuangan masyarakat Bayumas untuk mempertahankan kelestarian ekosistem dan mempertahankan pertanian masyarakatdi lereng Gunung Slamet.

Selain itu GSBI Juga menuntut kepada:

1.Pihak kepolisian resort Banyumas untuk membebaskan 24 masyarakat yang  ditangkap tanpa syarat, 2.Ganti rugi pengobatan dan pengerusakan kendaraan serta soundsystem yang dirusak, 3. Hentikan terror dan intimidasi kepada masyarakat Bayumas dan 4. Cabut Surat Keputusan Nomor :4577k/30/MEN/2015 tentang ijin aktifitas PT. Sejahtera Alam Energi (SAE) yang dikeluarkan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

Terahir tambahnya, GSBI menyerukan kepada seluruh rakyat untuk untuk memberikan dukungan kepada masyarakat Banyumas Jawa Tengah yang gigih berjuang serta menggalang solidaritas diatara rakyat melakukan perlawanan terhadap pembangunan megaproyek dan infrastruktur pemerintahan Jokowi yang anti rakyat, penghamba investasi dan hutang luar negeri. “Galang Solidaritas Lawan Penindasan”, pungkasnya. (CR-1)

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments