Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, Desember 15, 2017
Halaman Home » Bekasi Kota » Pemkot Bekasi Konsultasi SAKIP Dengan Kemenpan RB
  • Follow Us!

Pemkot Bekasi Konsultasi SAKIP Dengan Kemenpan RB 

BERITA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi melakukan konsultasi kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dalam perbaikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bekasi, Selasa (10/10/2017).

Saat melakukan kunjungan kerjanya, Pemkot Bekasi dipimpin Wakil Walikota Bekasi H. Ahmad Syaikhu dan diterima langsung Yusuf Ateh selaku Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB di Jakarta. 

Hadir pula kepala OPD Kota Bekasi diantaranya Kepala Inspektorat, Kepala BKPPD, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian. 

Diketahui Pelaksanaan SAKIP merupakan kebijakan tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden RI No 14 tahun 2014 guna mengawal akuntabilitas pemerintah. Kota Bekasi dalam SAKIP sebelumnya memperoleh nilai C. 

Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu mengatakan, Pemkot Bekasi terus berupaya mewujudkan Visi Misi Kota Bekasi menuju Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Ihsan. Visi misi dijabarkan melalui rencana strategis pembangunan tematik ditiap tahunnya. 

Tahun pertama penataan kelembagaan, lalu memaksimalkan pelayanan dasar, geliat pembangunan infrastruktur, investasi dan perekonomian daerah dan tahun inovasi dan kreativitas. 

“Pendampingan atau konsultasi kita perlukan agar kebijakan Pemkot Bekasi sesuai RPJMD yang sebelumnya ditetapkan bersama mampu dicapai dengan kinerja terbaik aparaturnya,” ungkap Ahmad Syaikhu. 

Sementara itu pendamping dari Kemenpan RB, Ummu Hanifah mengatakan pihaknya sangat siap menerima konsultasi pendampingan terhadap SAKIP Kota Bekasi. Ia pun berharap Pemkot Bekasi dan OPD yang ada mampu bekerjasama dengan maksimal melakukan program strategis Kota Bekasi. 

“Kita lakukan sampai selesai dan semua OPD mengerti mengenai perencanaan prioritas strategis. Dan bisa dilihat hasil perubahannya ditahun-tahun mendatang. Misalnya pelayanan persampahan, mengurangi kemacetan didukung pembangunan infrastuktur. Jadi OPD lain bersinergi,” ungkap Ummu Hanifah. (Goeng)

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments