Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Juli 17, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Apartemen Mutiara Bekasi Belum Penuhi Kewajiban Perizinan
  • Follow Us!

Apartemen Mutiara Bekasi Belum Penuhi Kewajiban Perizinan 

BERITA BEKASI – Meski sudah dihuni, Apartemen Mutiara Bekasi beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pekayon, Bekasi Selatan, tepatnya sisih Tol Bekasi Barat, Kota Bekasi, hingga kini, belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal itu, ditenggarai karena pihak pengembang PT. Gaya Land Prokencana (GP) belum memenuhi kewajibannya kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam pemenuhan syarat perizinan wilayah.

“Masih ada kewajiban yang belum dipenuhi pihak pengembang Apartemen Mutiara Bekasi di bawah bendera PT. Gaya Land Prokencana (PT-GP) yang hingga kini direalisasikan,” terang Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Bekasi, Amit Riyadi kepada Beritaekspres.com, Kamis (28/9/2017).

Pemerintah Kota Bekasi sambung Amit, secara pemenuhan administrasinya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga masuk pada Legal Opinion (Pendapat Hukum) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Meski demikian, pihaknya, mengharapkan agar pihak pengembang Apartemen Mutiara dapat segera merealisasikan kewajiban sepenuhnya.

“Dan (LO) itupun sudah kita sosialisasikan kepada pihak pengembang Apartemen Mutiara itu sendiri, hanya persoalannya tetap saja pihak Apartemen Mutiara belum melaksanakan sepenuhnya,” tutup Amit.

Apartemen Mutiara Bekasi dibangun sekitar tahun 2009-2010 memiliki luasan bangunan yang mencapai 39 ribu meter persegi diatas lahan seluas 6.000 meter persegi dengan jumlah total hunian Apartemen sebanyak 850 unit.

Pada awal proyek pembangunan Aparatemen Mutiara, sempat disoal Dewan DPRD Kota Bekasi bahwa pihak pengembang Apartemen Mutiata melanggar Ruang Milik Jalan (Rumija), Drainase, Detail Rencana Teknik Kontruksi (DED) dan dibangun diatas Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Lahan seluas 6000 yang dibangun pihak Apartemen Mutiara, 2.500 meter persegi merupakan milik Departemen Pekerjaan Umum (DPU). Namun kabarnya, pihak DPU sebagai pemilik lahan seluas 2,500 meter persegi itu pun sudah tidak lagi memberikan perpanjangan Izin Pemanfaatan Pengunaan Tanah (IPPT) itu sejak tahun 2012 lalu. (Indra)

Comments

comments