Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Januari 22, 2020
Halaman Home » Berita Daerah » Pengangakatan Ketua Panwaslih Kabupaten Nias Utara Cacat Hukum
  • Follow Us!

Pengangakatan Ketua Panwaslih Kabupaten Nias Utara Cacat Hukum 

BERITA NIAS UTARA – Pengangkatan Anggota Komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih), Kabupaten Nias Utara, oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Sumatera Utara, dinilai cacat  hukum.

Pasalnya, salah satu Komisioner Panwaslih Kabupaten Nias Utara atas nama, Aidirahman Tanjung yang kini menjabat sebagai Ketua Panwaslih, Kabupaten Nias Utara, masih berstatus Guru Bantu Daerah (GBD) di Wilayah Kabupaten Nias Utara, Sumut.

Selain berstatus guru bantu, Aidirrahman Tanjung, juga terikat dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) bernomor: 800/783/SPK/Disdik/2017 dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias Utara, terhitung, tanggal 02 Januari 2017 – 31 Desember 2017 mendatang.

Pengangkatan Aidirahman Tanjung sebagai Komisioner Panwaslih Kabupaten Nias Utara atas Surat Keputusan (SK) bernomor: 2856/BAWASLU – PROV.SU/HK.01.01/08/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 ditandatangani Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Syafrida R. Rasahan.

Sementaran itu, Kepada yang bersangkutan, Aidirahman Tanjung sampai sekarang belum diberikan izin Bupati Nias Utara melalui Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nias Utara untuk menjadi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Nias Utara.

Hal ini pun, dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Drs. Folo’o Harefa di dalam suratnya bernomor: 800/3155/Dikdas/DISDIK/2017 tanggal 04 September 2017 yang disampaikan kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dengan tembusan kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia.

Dalam surat keberatan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias itu menegaskan, bahwa Aidirahman Tanjung berstatus sebagai guru bantu daerah yang sudah terikat perjanjian kontral (SPK) tidak pernah mengajukan permohonan izin dan atau pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan pada proses tahapan seleksi penerimaan calon Panwaslih.

Dan kami lanjutnya, mengingatkan kepada Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, bahwa Aidirahman Tanjung belum diberikan izin untuk mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini kami sampaikan untuk menghindari adanya permasalahan hukum dikemudian hari,” tulis surat Kepala Dinas Pendidikan Nias Utara.

Diketahui, dalam ketentuan persyaratan pendaftaran perekrutan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota pada Nomor 8 dengan Surat Pemberhentian atau Izin dari Pejabat yang berwenang disampaikan paling lambat pada saat pelaksanaan Tes Wawancara. (Rendy)

Biro Sumatera Utara

Comments

comments