Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Agustus 24, 2019
Halaman Home » Pojok Kasus » Bakal Laporkan James Riyadi, FBI Tolak Megah Proyek Meikarta 
  • Follow Us!

Bakal Laporkan James Riyadi, FBI Tolak Megah Proyek Meikarta  

BERITA JAKARTA – Persoalan megah proyek Meikarta senilai Rp278 triliun yang berlokasi di Cikarang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, besutan pengembang Lippo Group kembali memancing reaksi di dalam diskusi dan konferensi pers yang berlangsung di Gedung Cawang Kencana, Jakarta Timur, dihadiri sejumlah tokoh FBI, LSM dan media massa, Rabu (20/9/2017) kemarin.

Dalam kegiatan itu, peserta diskusi meminta kepada pengelola Meikarta untuk menghentikan pembangunan perumahan disana karena pembangunan ini terkesan arogan dan menyakiti masyarakat Indonesia.

Bila tidak mengindahkan peringtan FBI ini maka pengelola James Riyadi dan Group Lippo akan dilaporkan ke pihak berwajib karena melakukan perbuatan pidana.

“Rencananya kami akan melaporkan ke Polres Bekasi hari Jumat minggu ini sehabis sholat Jumat,” tegas Nur Hidayat yang menjadi koordinator acara menjawab pers.

Dalam diskusi itu, FBI menyatakan, sangat jelas dan lugas amanah dari konstitusi dan ideologi falsafah bangsa Indonesia yaitu UUD 45 dan Pancasila  yang murni dan konsekuen bahwa negara nenjamin terwujudnya keadilan hukum dan kesejahteraan rakyat Bangsa Indonesia.

“Sebagai pemilik dan ahli waris yang syah terhadap tanah tumpah darah NKRI telah diatur dan ditentukan hak haknya dalam konstitusi UUD 45 dalam berkeadilan dan berdaulat baik secara politik dan berkebangsaan di wilayah hukum NKRI,” jelasnya.

Selanjutnya, di dalam perundang undangan yang berlaku di NKRI bahwa dalam segala hal pelaksanaan dan didalam menjalankan pembangunan apapun haruslah sesuai dengan koridor hukum yang telah ditentukan dan tidak bisa berbenturan dengan alasan diskresi.

Artinya sambung Nur Hidayat, diskresi yang dikeluarkan oleh Pemerintah lokal tidak lah berbenturan pada peraturan perundang undangan  yang lebih tinggi di atasnya. Penbangunan yang dilakukan haruslah mengacu kepada proses hukum dan keseimbangan lingkungan dan alam sebagai hak sosial dan alam sekitarnya dengan mengacu kepada prinsip keadilan.

Selain itu, pembangunan yang dilakukan pun harus tetap memiliki konsep yang berwawasan lingkungan baik alam maupun sosial agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan sosial dan kerusakan alam yang semakin parah dikarenakan tidak adanya kajian Amdal dan izin didalam mendirikan bangunan, menciptakan suasana kecemburuan sosial yang semakin parah.

Praktek praktek ini lanjutnya, terjadi pada pembangunan megah proyek seperti Reklamasi dan Meikarta hanya karena nilai investasi dari segelintir para pengembang mengorbankan hak hak kehidupan rakyat dan lingkungan hidup serta menabrak peraturan peraturan hukum yang telah disepakati dan dilaksanakan secara bersama di wilayah hukum RI.

Untuk itulah kami sebagai rakyat bangsa Indonesia yang memiliki hak dan juga sebagai ahli waris dari republik Indonesia menuntut Pemerintah Daerah dan Pusat untuk tetap berpegang teguh dan memiliki ketegasan didalam pelaksanaan hukum yang telah ditentukan dalam perundang undangan khususnya UUD 45 sebagai acuan hukum tertinggi di NKRI.

Oleh karena itu kami dari elemen bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat di atas tanah air ini republik Indonesia dan juga sebagai ahli waris NKRI menyampaikan sikap. Kesimpulan diskusi menyatakan menolak dan memprotes keras tindakan yang tidak mencerminkan amanah konstitusi Undang Undang Dasar 45 (UUD 45) dan Pancasila secara murni dan konsekuen.

Mengutuk keras para pelaku pembangkangan terhadap konstitusi UUD 45, Pancasila dan peraturan perundang undangan lainnya didalam pelaksanaan pembangunan proyek proyek tersebut.

Stop dan hentikan proyek pembangunan yang bersifat arogan. Pembangunan harus terwujud dan terlaksana atas konsep konsep yang sesuai dengan aturan perundang undangan dan hukum yang berlaku.

Tolak Meikarta, proses hukum pelaku usaha Meikarta dan meminta kepada warga masyarakat untuk tidak melakukan transaksi kepada pihak pihak usaha yang melanggar hukum dalam hal ini Meikarta.

Diskusi dan konferensi pers berlangsung di lantai lima gedung Cawang Kencana. Begitu masuk ruangan, sebuah benner berukuran besar dipajang bertuliskan: Diskusi publik dan konferensi pers Front Bela Indonesia.

Stop Proyek Kolonialisasi Meikarta

Tuntutan:

1.Tolak Menukarnya dan proyek proyek arogansi lainnya.

2.Proses Hukum Pemilik Menukarnya

3.Pemerintah jangan melakujan pembiaran terhadap para pelaksanaan usaha yang melanggar Undang undang.

4.Meminta kepada masyarakat tidak melakukan transaksi apapun terhadap Meikarta.
Cawang Kencana, Jakarta 20 September 2017. (CR-2)

Comments

comments