Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, Desember 6, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » DPD-RI Dukung Penuh Daerah Otonomi Baru di Kalimantan Utara
  • Follow Us!

DPD-RI Dukung Penuh Daerah Otonomi Baru di Kalimantan Utara 

BERITA NUNUKAN – Dengan pertimbangan berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) mendukung sepenuhnya Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).

Penegasan itu, disampaikan Wakil Ketua DPD-RI, Nono Sampono. “Perbatasan memiliki wilayah yang khas. Karena wilayah perbatas ini, berhadapan langsung dengan negara lain. Kadang daerah perbatasan kurang mendapatkan sentuhan dari Pusat,” terangnya di Kabupaten Nunukan, Kaltara, Minggu (28/8/2017) kemarin.

Dalam kesempatan yang dihadiri, anggota DPD-RI Provinsi Kaltim, Muhammad Idris, Anggota DPD-RI Provinsi Kaltim Aji Muhammad Mirza, Anggota DPD-RI Provinsi Kalteng, Muhammad Mawardi, Anggota DPD-RI, Babel Hudarni Rani, Anggota DPD-RI Provinsi Bali I Kadek Arimbawa dan Anggota Provinsi Kalsel Antung Fatmawati ini, Nono pun mencetuskan dukungan penuh DOB di Kabupaten Bumi Dayak (Kabudaya), Sebatik dan Krayan, Kaltara.

Namun sambungnya, semua itu, harus melibatkan tiga pihak yakni DPD-RI, DPR-RI dan Pemerintah. “Semoga ketiga ini bisa bertemu dan menyelesaikan permasalahan ini,” kata Purnawirawan Jenderal Bintang Tiga itu.

Dijelaskan Nono, DPD-RI selalu membahas dan berdiskusi di berbagai daerah terkait DOB. Sejauh ini, DPD-RI mencatat ada 173 calon DOB yang sedang diperjuangkan.

“Kami sudah mengirimkan surat kepada Presiden dan telah membahas ini dengan Pak Wapres. Pada dasarnya kita menentang moratorium DOB,” tegasnya.

Senator asal Maluku itu menilai pemekaran sebenarnya membuat daerah kuat dan sejahtera. Nono berpendapat, karenanya perlu ada pemekaran agar pengendalian pemerintahan lebih cepat.

“Namun perlu dicatat kita perlu berjuang soal pemekaran, namun jangan sampai menimbulkan konflik. Kita mengecam itu,” tukas dia.

Tak hanya itu, Nono juga berharap yang sudah dibangun pemerintah daerah harus dijaga dengan baik. Jangan sampai pemekaran berujung pada konflik. Bila hal-hal itu terjadi, maka perjuangan ini hanya sia-sia saja.

“Masih utuh daftar calon DOB yang diusulkan disini di DPD-RI. Kami 100 persen mendukung. Namun itu kembali lagi ke DPR dan Pemerintah,” papar dia.

Di kesempatan yang sama, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menguraikan, persoalan di perbatasan seperti jauhnya rentang kendali pusat pemerintahan dan persoalan sengketa batas negara memang harus menjadi perhatian serius, sehingga bisa menjadi pagar nasionalisme di Tapal Batas negara, sudah selayaknya tampilan desa perbatasan semakin baik.

“Karena negara tetangga melihat kemakmuran dan kesejahteraan yang nampak dari rakyat di perbatasan sebelahnya. Jadi tidak sekadar mengukur garis terdepan tetapi jga memajukan dan memberdayakan masyarakat,” kata Asmin.

Diketahui, untuk mengatasi kompleksnya masalah di perbatasan, sejumlah masyarakat di Kecamatan Lumbis berharap pada pemekaran wilayah menjadi DOB.

Selain Kecamatan Lumbis yang nantinya akan bernama Kabudaya Perbatasan, daerah lain di Kabupaten Nunukan yang minta dimekarkan di antaranya Kota Sebatik dan Kabupaten Krayan. (OSS)

Comments

comments