Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Juni 18, 2019
Halaman Home » Hukum » Kasus Geng Motor, Satu Terdakwa Tolak Kuasa Hukum Negara
  • Follow Us!

Kasus Geng Motor, Satu Terdakwa Tolak Kuasa Hukum Negara 

BERITA JAKARTA – Arif Fauzi Fadilah yang didakwa melakukan pembunuhan dalam kasus bentrok warga versus geng motor, akhirnya menunjuk kuasa hukum. Awalnya, Arif menolak didampingi kuasa hukum karena menilai jika mengikuti peraturan itu, dia sama saja membenarkan dakwaan terhadapnya.

Dalam sidang yang beragenda pembacaan tanggapan atas eksepsi, tim kuasa hukum Arif, dari lembaga bantuan hukum masyarakat mulai mengikuti persidangan. Kehadiran mereka juga sekaligus mencabut kuasa atas pengacara dari pos bantuan hukum (Posbakum).

Arif mengatakan, setelah berdiskusi dengan keluarganya, mereka akhirnya menunjuk kuasa hukum sendiri dari pada membiarkan kuasa hukum yang ditunjuk Majelis.

Sikap Arif yang merasa tidak bersalah, sejatinya juga dilakukan oleh tujuh terdakwa lainnya. Mereka mengatakan tidak terlibat dalam pengeroyokan yang menyebabkan kematian seorang anggota geng motor.

“Mereka diintimidasi petugas Kepolisian untuk mengakuinya,” terang Riesqi Rahmadiansyah, kuasa hukum tujuh terdakwa lainnya kepada Beritaekspres.com, Rabu (23/8/2017).

Dijelaskan Riesqi, mereka berada di lokasi lain saat peristiwa itu terjadi. “Majelis hakim harus bisa menilai bagaimana proses terjadinya tawuran ini, hakim harus memposisikan diri seolah olah hadir di TKP dan tahu mana batasan Jakarta Timur dan Bekasi.

“Selain itu, hakim juga harus cermat melihat perkembangan isu ini, agar putusan sela tidak melukai siapapun,” tegasnya.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum, Teguh Harianto, dalam tanggapannya mengatakan, dakwaan sudah lengkap dan memenuhi unsur unsur tindak pidana yang dilakukan para terdakwa. Teguh pun berharap majelis hakim bisa menerima dakwaannya.

Sidang kasus bentrok warga versus geng motor di Jatiwaringin ini akan dilanjutkan pada pekan depan. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan keputusan sela, yakni keputusan yang akan menilai apakah dakwaan jaksa sudah sesuai dengan Undang Undang. (CR-3)

Comments

comments