Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Desember 10, 2019
Halaman Home » Pendidikan » Kejati Jatim “Cuek” Ada Dugaan Korupsi di Disdik Sampang  
  • Follow Us!

Kejati Jatim “Cuek” Ada Dugaan Korupsi di Disdik Sampang   

BERITA SAMPANG – Inspektorat Jenderal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Itjen Kemendikbud) RI menaruh perhatian atas persoalan dugaan korupsi dalam pengadaan buku Perpustakaan di 50 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Terlebih lagi, setelah kasus itu ramai diberitakan di berbagai media massa, Itjen Kemndikbud pun mulai akan melakukan telaah atas persoalan tersebut. Hal ini bisa dilihat pada akun twitter resmi Itjen Kemendikbud RI yakni @itjen_kemendikbud pada kicauannya tertanggal 18 Agustus 2017.

Sebelumnya, ramai diberitakan bahwa pengadaan buku di Perpustakaan SD di Sampang pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp2,5 miliar disinyalir fiktif, karena sampai pertengahan tahun 2017 pengadaan buku yang dimaksud tidak jelas wujudnya.

Menurut sumber yang didapat Beritaekspres.com, buku yang dikirim distributor PT. Sarana Panca Karya Nusa (SPKN) dari Bandung, Jawa Barat, kepada penyedia atau rekanan di Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang itu, spesifikasinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Kementrian Pendidikan (Kemendikbud).

Dugaan itupun sambung sumber, pernah dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka-Jatim) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, dengan surat laporan bernomor 01/Jakajatim/Koorda.Spg/A1/IV/17 beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini belum mendapat respon.

Sumber menjelaskan, dalam laporannya, LSM Jaka Jatim, melampirkan temuan bahwa dalam pengadaan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Sampang itu tidak sesuai dengan kontrak pendistribusian ke 50 Sekolah Dasar.

“Harusnya setiap sekolah sesuai kontrak, menerima sebanyak 870 judul buku dengan total keseluruhan per sekolah mendapat 2.639 eksemplar,” ungkapnya, Selasa (22/8/2017).

Namun tambah sumber, pada kenyataannya dilapangan jauh dari harapan. Sebab, antara SD yang berada diwilayah pedalaman dengan wilayah pinggir Kota berbeda dalam pendistribusian dan tidak sesuai dengan nilai kontrak.

“Paling parah di pedalaman, hanya dikirim sekitar 400-500 eksemplar, jauh dari  jumlah kontrak yang sebanyak 2 ribu eksemplar per sekolah. Hingga kini, belum ada respon dari pihak Kejati Jatim perihal laporan dari LSM Jaka Jatim itu,” pungkasnya. (CR-3)

Comments

comments