Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Agustus 24, 2017
Halaman Home » Berita Daerah » Soal Meikarta, Ketum GMBI: Lippo Group Langgar Perda Provinsi
  • Follow Us!

Soal Meikarta, Ketum GMBI: Lippo Group Langgar Perda Provinsi 

BERITA BANDUNG – Ketua Umum LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menegaskan sebaiknya Lippo Group sebagai pihak pengembang megah proyek Kota Mandiri atau Meikarta yang berada di Kawasan Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mendengarkan himbauan Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat untuk menghentikan megah proyek Meikarta.

“Apa susahnya menghentikan dulu aktivitas pengembangan proyeknya sampai proses perizinannya dengan Pemerintah selesai. Jangankan izin Provinsi sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2014, izin dari Pemda setempat pun dalam hal ini Kabupaten Bekasi juga belum ada,” terang M. Fauzan Rahman kepada Beritaekspres.com, Jumat (11/8/2017).

Fakta ini terungkap sambung Fauzan, pada aksi LSM GMBI ke Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi yang diterima bagian Badan Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu (BMP2T), Lingkungan Hidup (LH) dan Petugas Penegak Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi.

“Informasi yang saya dapat Direktur Lippo Karawaci Tbk mengekliem bahwa pihaknya sudah mengurus izin ke Pemerintah Kabupaten Bekasi, tapi nyatanya pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi bilang belum ada izinnya. Bahkan mereka mengaku, pernah dua kali melayangkan surat tegoran ke Meikarta sebelum bulan puasa lalu. Jadi bagaimana dengan itu?,” tegasnya.

Dijelaskan Fauzan, gerakan aksi GMBI terkait Meikarta tidak lain hanya ingin memberikan perlindungan terhadap masyarakat, baik masyarakat sebagai konsumen ataupun masyarakat yang bakal terdampak lingkungan terkait pembangunan megah proyek Meikarta senilai Rp278 triliun yang diprakarsai Lippo Group itu.

“Aksi GMBI jangan diartikan negatif. Ini gerakan aksi moral masyarakat untuk masyarakat. Jangan sampai dikemudian hari ada masalah bagi masyarakat konsumen karena persoalan dasarnya bermasalah terkait izin. Dan dampak terhadap masyarakat lingkungan yang belum melalui kajian,” ungkapnya.

Masih kata Fauzan, megah proyek Meikarta bukan proyek berskala kecil yang hanya cukup izin dari Pemerintah Tingkat II dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi, tapi juga harus mendapatkan izin dari Pemerintah Tingkat I yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

“Sekali lagi, faktanya kedua Pemerintah itu, baik dari Tingkat I ataupun Tingkat II, belum mendapatkan izin. Kalau alasannya masih dalam proses apalagi baru mau mengajukan itu namanya belum mendapatkan izin. Sementara iklan dan pemasaran penjualannya sudah gencar dan ini sama dengan menjual barang ilegal,” bebernya.

Lalu tambah Fauzan, dimana jaminan dan rasa aman bagi masyarakat konsumen yang sudah membeli dan terjadi masalah dikemudian hari. Lalu bagaimana dengan masyarakat lingkungan kalau dikemudian hari terdampak dengan adanya Kota Mandiri Meikarta karena dibangun belum melalui kajian yang matang.

“Makanya, izinnya dulu diselesaikan. Jadi semua lewat meskanisme dan aturan yang ada, sehingga tidak merugikan masyarakat satu sama lainnya. Sudah banyak contoh jadi jangan lagi terulang yang akhirnya nanti merugikan masyarakat luas. Kita minta megah proyek Meikarta dihentikan sebelum semua perizinan terpenuhi,” pungkasnya. (Indra)

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments