Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Januari 19, 2020
Halaman Home » Pendidikan » Disdik Kota Bekasi Akomodir Pendaftar Jalur Zonasi
  • Follow Us!

Disdik Kota Bekasi Akomodir Pendaftar Jalur Zonasi 

BERITA BEKASI – Penambahan jumlah Peserta Didik dan Rombongan Belajar (Rombel) jenjang pendidikan SMA/SMK di Kota Bekasi, pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tahun ajaran 2017/2018, dilatar belakangangi banyaknya siswa yang belum diterima masuk sekolah negeri melalui jalur zonasi.

Guna mengakomodir siswa tersebut, Pemerintah Kota Bekasi, mengajukan permohonan penambahan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2017, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pada poin tiga SE Mendikbud, setiap Kota dan Kabupaten diberi kelonggaran menyesuaikan regulasi tersebut secara bertahap berdasarkan analisis kebutuhan sekolah.

“Karena melihat kondisi dilapangan, Pemerintah Daerah akhirnya mengambil kebijakan untuk mengakomodir siswa kurang mampu dan siswa yang berasal dari lingkungan dekat sekolah agar terakomodir,” terang Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Alie Fauzie kepada Beritaekspres.com, Rabu (19/7/2017).

Kebijakan ini sambung Alie, sebagai bentuk keberpihakan Pemkot Bekasi terhadap masyarakatnya. Berdasarkan analisis kebutuhan sekolah. Kemudian kami mengajukan permohonan penambahan jumlah siswa dan rombongan belajar kepada pihak Kemendikbud dan Disdik Pemprov Jawa Barat,” jelas Alie.

Menurut Alie, tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah negeri sesuai ketersediaan jumlah SMP negeri di Kota Bekasi, yakni sebanyak 43 dan Unit Sekolah Baru (USB) SMP negeri sebesar 6 sekolah. Sedangkan, tingkat SMA negeri sebanyak 22 sekolah dan SMK negeri hanya 15 sekolah, dinilai masih belum mencukupi. Disdik berharap agar Pemkot Bekasi mampu menambah ketersediaan USB di tingkat Kecamatan.

“Saat ini, sekolah negeri baru bisa mengakomodir lulusan siswa pada tahun ini sebesar 28 persen. Akan tetapi Pemerintah Daerah tetap bertekad untuk memproritaskan bagi siswa kurang mampu dan siswa yang berasal dari warga sekitar supaya diterima disekolah negeri,” katanya.

Tujuannya lanjut Alie, meminimalisir angka putus sekolah pada usia belajar. Untuk tingkat SMP, kita telah mengusulkan tambahan jumlah peserta didik setiap rombelnya menjadi 40 siswa. Dan pihak Kemendikbud memahami kondisi kita. Kemudian, untuk tingkat SMA dan SMK yang tadinya 36 siswa setiap rombel, kita mengusulkan sebanyak 40 siswa dalam satu rombel kepada Pemprov Jawa Barat,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi melalui Dinas Pendidikan telah mengajukan surat permohonan penambahan jumlah siswa dalam setiap Rombel kepada Kemendikbud. Pihak Kemendikbud memahami kondisi Kota Bekasi, dan menanggapi permohonan tersebut melalui surat nomor, 391 05/A.A4/HK/2017, yang dikirimkan kepada Disdik pada tanggal 3 Juli 2017, ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi.

Jika tahun ini, Pemerintah Daerah setempat dianggap belum mampu memenuhi regulasi tersebut, maka pihak Kemendikbud memberikan kesempatan agar implementasi jumlah Rombel masing-masing jenjang pendidikan dilaksanakkan bertahap sesuai analisis wilayah.

“Apabila kondisi di wilayah kerja berdasarkan analisis wilayah masih terdapat kekurangan satuan pendidikan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara bertahap,” tulisnya melalui surat balasan kepada Pemkot Bekasi. (Boy)

Comments

comments