Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Januari 26, 2020
Halaman Home » Nasional » DPDRI: Kemenhub Harus Perhatikan Mudik Indonesia Timur
  • Follow Us!

DPDRI: Kemenhub Harus Perhatikan Mudik Indonesia Timur 

BERITA JAKARTA – Karena sudah cukup lama terabaikan, Kemetrian Perhubungan (Kemenhub) diminta juga harus memperhatikan masalah transportasi mudik bagi masyarakat Indonesia bagian timur.

Hal itu mengemuka dalam sebuah diskusi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nono Sampono dengan wartawan Parlemen di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa(20/6/2017). “Kewajiban negara, DPR dan DPD harus cermati urusan ini, karena kepentingan umum, hal ini sudah cukup lama terabaikan,” ujar Nono.

Dia menegaskan, Kemenhub dan pemerintah pusat harus melihat masalah di Indonesia bagian timur soal bagaimana sulitnya akses mudik bagi warga yang hendak mudik dari warga yang bekerja dan tinggal di provinsi kepulauan seperti NTT, NTB, Maluku, Kepri, Sulteng dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Nono, masyarakat di Pulau Jawa yang sering mendapatkan fasilitas pemerintah untuk mudik gratis, berbanding terbalik di di Indonesia Timur yang sekarang serba sulit. “Karena faktor alam seperti angin kencang yang menyebabkan diturunkannya frekuensi penerbangan,” sambungnya.

Nono pun berharap dengan adanya RUU provinsi kepulauan yang digagas DPDRI, akan menjadi solusi komprehensif untuk masyarakat di Indonesia Bagian Timur, bukan saja soal transportasi tapi juga prioritas dalam pembangunan lainnya.

“Selain itu perlu ada perbaikan, menurut saya jika diperlukan baik juga ada pemekaran agar pemerataan pembangunan dapat terasa, dari pada diperuntukkan kepada BUMN yang indikasinya merugi terus,” kata dia lagi.

Jika anggaran dialokasikan ke daerah itu uang akan berputar, sambung Nono, roda perekonomian berjalan, dan efek positif lainnya juga akan berbanding lurus. Kita harus mendorong dewan otonomi daerah, tinjau kembali tentang moratorium Daerah Otonom Baru (DOB), karena saat ini Di DPD ada 176 DOB jadi jangan distop sama sekali, tapi harus dukung daerah supya mandiri.

Ketua Komite II DPDRI, Parlindungan Purba di kesempatan yangsama menyoroti soal kesiapan pemerintah dalam menghadapi arus mudik. Saat Komite II rapat dengan dirjen perhubungan, kami dapat informasi angka kecelakaan pada tahun 2016 sebesar 1.289 hal yang signifikan turun karena di tahun 2015 kecelakaan mencapai angka 2.552.

“Dapat kami sampaikan bahwa jalan-jalan aspal diperlintasan kereta api juga diperbaiki agar lancar lalu lintaskendaraan di perlintasan. Semoga segera terealisasi di bandara Indonesia yang terintegrasi dengan transportasi umum Kereta Api, sehingga  bisa menurunkan tingkat kemacetan,” cetusnya.

Disebutkan, rencananya pada tanggal 22 juni wakil Ketua DPD RI Nono Sampono dan Ketua Komite II Parlindungan Purba akan memantau ke beberapa tempat seperti Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Priuk, Terminal Pulogadung, dan umah potong hewan PD Dharmajaya di Cakung. (OSS)

Comments

comments