Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Agustus 22, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » ‘Bermasalah’, Menag Didesak Copot Pejabat Kanwil NTB
  • Follow Us!

‘Bermasalah’, Menag Didesak Copot Pejabat Kanwil NTB 

BERITA JAKARTA – Pelantikan Nasaruddin sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin disebut-sebut memunculkjan polemik. Pasalnya, pejabat eselon II tersebut ditenggarai bermasalah saat menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.   

Dalam rilisnya, Jumat (9/6/2017), Ketua LSM Kebijakan Pemerhati Daerah, Kurniawan menilai tidak etis  pejabat yang bermasalah justru diangkat menjadi pejabat Eselon II atau Kanwil Depag di Provinsi NTB. “Nasaruddin, sesuai dengan nomor surat Kemenag RI nomor :R-8855/SJB/B.IV/4/PAS.02.3/11/2016, Prihal: Tindak Lanjut Hasil Audit Investigasi atas dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan KKN, Perceraian/atau Pernikahan kedua Tampa Ijin pada Kanwil Kemenag Provinsi NTB,” bebernya.

Di surat tersebut,  menurut Kurniawan, pada poin ketiga, memerintahkan Nasaruddin dengan NIP 196512311986021003 agar menyetor ke kas negara sebesar Rp 478.768.000.00,-. Yang di tandatangani oleh sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia, Nur Syam. Selain itu adanya dugaan ada permainan uang dari Nasaruddin ke salahsatu oknum partai politik agar dia bisa dilantik menjadi pejabat eselon II tersebut.

“Menteri Agama harus meminta pertanggungjawaban Nasaruddin terkait isu yang beredar itu,” katanya. Sebab, kalau dugaan itu benar terjadi, maka harapan Presiden Jokowi agar masyarakat kita lepas dari masalah SARA, pungli dan suap maka jauh dari harapan. Pasalnya, Kepala Kanwil Kemenag  RI adalah harus orang yang mampu merangkul semua tokoh lintas agama di daerah yang dia pimpin.

Kurniawan menyebutkan, posisi Kepala Kanwil Kemenag Provinsi NTB tersebut dekat dengan sejumlah tokoh agama dan punya kebijakan – kebijakan strategis bahkan salah satu indikator untuk menentukan moral masyarakat di daerah NTB.

“Kanwil Kemeterian Agama NTB  seharusnya adalah orang-orang yang tidak bermasalah. Bagaimana mau menjadi contoh kalau sudah pemimpinnya saja sudah punya masalah dari awal? Untuk itu kami berharap Menag RI Lukman Hakim mencopot Nasaruddin,” tandasnya.

Melihat potensi kerawanan jangka panjang, sambung Kurniawan, akan muncul bila benar ada isu permainan uang ke partai politik dalam setiap kenaikan pejabat eselon di jajaran Kementerian Agama RI itu. Untuk itu dia meminta KPK, jaksa dan polisi menyelidiki isu permainan uang itu di setiap pengangkatan pejabat di jajaran Kementerian Agama RI di seluruh Indonesia.

Dia pun berujar, pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ali Taher  agar dalam rapat kerja (Raker) dengan Kemenag RI membahas isu ini. “Seharusnya Menag RI Lukman Hakim Saifuddin sebelum melantik pejabat, melihat secara detil latarbelakang calon pejabat agar tidak salah memilih orang yang bermasalah,” tutupnya. (OSS)

Comments

comments