Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Desember 12, 2019
Halaman Home » Nasional » Menteri Agama, Lukman: BPKH Harus Miliki Landasan Hukum
  • Follow Us!

Menteri Agama, Lukman: BPKH Harus Miliki Landasan Hukum 

BERITA JAKARTA – Agar dapat dipertanggungjawabkan, pemisahan penyelenggaraan ibadah haji dan pengelolaan keuangan haji harus memiliki landasan yuridis. Demikian Menteri Agama,  Lukman Hakim Syaifuddin menegaskan.  

“Sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, dua hal yang sangat besar ini, baik penyelenggaraan Haji maupun pengelolaan keuangan haji itu dilakukan di satu institusi yang bernama Kementerian Agama,” katanya pada Forum Legislasi “UU No.34/2014 Soal Pembentukan BPKH, Tingkatkan Kualitas Pentyelenggara Haji” di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/5/2017).   

Pemisahan antara penyelenggara ibadah haji dan pengelola keuangan haji, menurutnya agar masing-masing pihak bisa lebih fokus dalam menjalankan tanggungjawab, tugas dan kewajibannya. “Untuk maksimal maka diperlukan payung hukum untuk pemisahannya,” ujar Lukman dalam diskusi yang juga turut dihadiri pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong dan anggota BPKH hasil seleksi, Suhaji Lestiadi tersebut.     

Masih menurut dia, diperlukannya aturan atau regulasi yang kuat sebagai acuan bagi BPKH untuk melaksanakan tugasnya. “Yang pasti, ada dua pekerjaan besar tindak lanjut dari undang-undang yang diputuskan tahun 2014 itu, yaitu menyiapkan berbagai regulasi turunannya dalam bentuk PP dalam bentuk Perpres,” papar Lukman.  

Kata dia lagi, seterusnya menyiapkan institusi dari badannya itu sendiri badan pengelolaan keuangan Haji. “Alhamdulillah kemarin terbentuk, mudah-mudahan setelah keluar Keppres nanti akan dilakukan serah terima Kementerian Agama dengan para badan pelaksana dan dewan pengawas, baru kemudian mudah-mudahan dalam waktu enam bulan kedepan BPKH bisa running, berjalan sebagaimana ketentuan,” harap Lukman. (OSS)

Comments

comments