Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Februari 24, 2020
Halaman Home » Berita Daerah » LSM Garuda RI: Aparat Hukum Harus Usut Korupsi Dinkes Nias Utara
  • Follow Us!

LSM Garuda RI: Aparat Hukum Harus Usut Korupsi Dinkes Nias Utara 

BERITA NIAS – DPD LSM Gerakan Rakyat Peduli Amanat Republik Indonesia (Garuda-RI) Kepulauan Nias, mendesak aparat hukum untuk turun mengusut dugaan korupsi Proyek Pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama yang diprakarsai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Nias Utara senilai Rp5,6 miliar yang disinyalir menjadi proyek bancakan.

“Kita minta aparat hukum turun tangan untuk segera mengusut proyek yang kita sinyalir hanya jadi ajang bancakan alias bagi-bagi kue,” terang Siswanto kepada Beritaekspres.com, Jumat (29/4/2017).

Anggaran sebesar itu Rp5,6 miliar sambung Siswanto, merupakan uang masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias Utara. “Kalau kita perhatikan, Dinkes Nias Utara sengaja membiarkan proyek itu mangkrak ngak jelas. Ini uang Negara lho,” ungkapnya.

Kalau kita lihat lanjut Siswanto, fisik dari pekerjaan proyek yang mangkrak itu asal jadi dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dalam kontrak kerja. “Kalaupun nanti dilanjutkan Negara sudah rugi. Seharusnya, mengacu Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” katanya.

Dalam keterangan, proyek pekerjaan fisik tersebut dikerjakan PT. Mega Mulia Mas (MMM) bersama Konsultan Perencanaan PT. Bina Mitra Artanami (BMA) dan Pengawasan CV. Duyan Traka (DT) dengan massa waktu selama 45 hari kerja, terhitung sejak November – Desember 2016 lalu.

“45 hari kerja bangun Rumah Sakit itu sudah aneh ya, mana cukup. Kuat dugaan kita bahwa telah terjadi kesepakatan jahat antara Dinas dan Kontraktor dalam Proyek Pembangunan RS Pratama ini,” tegasnya.

Sekali lagi tambah Siswanto, pihaknya mendesak agar aparat hukum turun untuk melakukan pengusutan dugaan korupsi dalam proyek RS. Pratama yang diprakarsai Dinas KesehatanNias Utara. “Kita menduga ada kesepakatan jahat dalam proyek itu untuk memakan uang rakyat,” pungkasnya. (Rendy)

Comments

comments