Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Desember 10, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Soal Santa Clara, Walikota Bekasi: Sebaiknya Tempuh Jalur Hukum
  • Follow Us!

Soal Santa Clara, Walikota Bekasi: Sebaiknya Tempuh Jalur Hukum 

BERITA BEKASI – Menanggapi aksi penolakan pembangunan Gereja Santa Clara, Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, bahwa setiap kasus yang memiliki unsur pelanggaran hukum, alangkah baiknya, diselesaikan secara hukum.

“Kalau memang ada proses perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi ditemukan pelanggaran, agar pihak-pihak yang keberatan, segera melaporkan kepada aparat hukum untuk diselesaikan secara hukum,” terang Rahmat kepada Beritaekspres.com, Senin (27/3/2017).

Sebagai negara hukum lanjut Rahmat, harus diselesaikan secara hukum, apabila terdapat masalah terkait izin pendirian rumah ibadah. “Hal itu, sudah jelas diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Rumah Ibadah,” ucapnya.

Menurut Rahmat, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi sendiri, telah menampik adanya dugaan manipulasi tanda tangan persetujuan warga setempat perihal pembangunan Gereja Santa Clara di Jalan Lingkar Utara, Kecamatan Bekasi Utara.

“Bahkan FKUB sudah mengecek satu persatu warga berikut identitasnya. Hasilnya cukup valid, tidak ada manipulasi data selama proses pembuatan izin tersebut,” kata Rahmat. 

Dan itu sambung Rahmat, terdokumentasikan secara detail, gugat saja  ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Kalau persoalan seperti dugaan manipulasi tanda tangan dapat diselesaikan secara hukum,” ulas Rahmat lagi.

Masih kata Rahmat, masyarakat muslim Kota Bekasi merupakan masyarakat Muslim yang Rahmatan Lil’alamin. Dengan demikian tambahnya, Toleransi yang sudah terbangun dan terjaga selama ini, jangan terganggu oleh hal-hal yang dapat menodai keberagaman agama yang ada.

“Mari kita bersama menjaga kerukunan dan kebersamaan yang sudah terjaga selama ini,” pungkasnya. (NDI)

Comments

comments