Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Maret 24, 2019
Halaman Home » Nasional » Pengamat Ragukan Keberadaan Penyadapan SBY-Ma’ruf Amin
  • Follow Us!

Pengamat Ragukan Keberadaan Penyadapan SBY-Ma’ruf Amin 

BERITA JAKARTA – Keberadaan “data intelijen” percakapan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-KH Ma’ruf Amin yang dipunyai tim pengacara Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahja Purnama alia  Ahok, terdakwa kasus penistaan agama diragukan Pengamat intelijen, Wawan H Purwanto.

Wawan mengungkapkan, dirinya sudah berbicara dengan salahsatu pengacara Ahok, Tommy Sihotang  untuk membuka dan membuktikan kebenaran dari data detail percakapan SBY-Ma’ruf Amin.

“Saya rasa enggak ada itu. Tantangan itu menjadi jawaban polemik kondisi politik yang memanas pasca-konperensi pers mantan Presiden SBY yang menengarai adanya penyadapan percakapannya dengan ketua MUI,” ujarnya pada Dialektika Demokrasi bertema “Penyadapan! Mungkinkah Indtitusi Negara Bermain?” Di Media Center/Pressroom, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2017).  

Sambung Wawan, hal itu menyusul cecaran pertanyaan tim kuasa hukum Ahok pimpinan Humphrey Jemat kepada saksi KH Ma’ruf Amin dalam sidang ke-8 terdakwa Ahok selaku penista agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (31/1) kemarin lusa.

Menyoal “data detail” pengacara Ahok sebagai fakta persidangan proses hukum tetapi disebut “Barang” itu tidak ada, Wawan yang juga direktur Lembaga Pengembangan Kemandirian Nasional (LPKN) dan Sekretaris Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan & UKM kantor Wakil Presiden ini mengisyaratkan perlu diskusi sendiri.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha yang juga hadir sebagai pembicara pada diskusi tersebut menyerukan agar stop kegaduhan politik. Dia pun mengajak supaya kembali bekerja. “Kegaduhan politik akhir-akhir ini rawan dan mengarah pada krisis kebangsaan bahkan berdampak terhadap perlambatan ekonomi dan pembangunan,” tandasnya.

Apalagi, sambung politisi PPP ini, posisi Indonesia yang telah dianugerahi negara gemah ripah lohjinawi dengan masyarakat kebhinnekaan dibawah panji-panji Pancasila dan UUD 1945. Indikasi itu sempat diungkap penelitian Bank Dunia yang menyebutkan bahwa negara-negara multi-etnik akan hancur

Negara tersebut akan hancur jika tidak dipimpin oleh penguasa yang kuat. Seperti Arab Spring, yang hancur dikarenakan perpecahan internal. Kehancuran itu dialami Irak pasca-digulingkannya Presiden Saddam Husein, Presiden Mesir Muhammah Moorsy. (OSS)

Comments

comments