Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, September 19, 2019
Halaman Home » Berita Lain » Buruh Tolak Gugatan HIMKI Atas UMK Kabupaten Jepara
  • Follow Us!

Buruh Tolak Gugatan HIMKI Atas UMK Kabupaten Jepara 

BERITA SEMARANG – Masa yang mengatasnamakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PC kabupaten/Kota Semarang, DPW Jateng mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Jateng untuk segera memutuskan menolak/tidak sahn atas gugatan HIMKI, Rabu (1/2/2017).

“Kami atas nama FSPMI DPW Jateng menolak keras gugatan HIMKI yang menggugat SK Gubernur No. 560/50 Tahun 2016 tentang UMK 2017 Provinsi Jateng  terkait UMK Kabupaten Jepara,” ujar Ketua FSPMI Semarang, M. Abidin kepada awak media.

Menurutnya, penetapan UMK Kabupaten Jepara sebesar Rp. 1.600.000 mengalami kenaikan 18,2% dari UMK tahun 2016 adalah melalui proses kesepakatan di dewan pengupahan Kabupaten Jepara, meliputi unsur Pemerintah, pengusaha dan unsur pekerja.

Selanjutnya melalui rapat pra penetapan tersebut telah disetujui oleh berbagi pihak, dan nilai tersebut pun dirasa masih lebih rendah dibanding UMK Kabupaten Kudus yakni Rp. 1.740.900 dan UMK Kabupaten Demak Rp.1.900.000.

Sementara perbandingan UMK ketiga daerah tersebut menggambarkan ketimpangan ekonomi, dimana fakta objektif di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan hidup di Kabupaten Jepara baru bisa dikatakan layak jika nilainya sebesar Rp. 1.658.340 menurut survey kebutuhan hidup layak (KHL) yang telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara.

“Dengan penetapan UMK di atas PP No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan menurut kami sudah sangat tepat, mengingat regulasi hukum yang lebih tinggi dari pada PP tersebut, yakni UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Adanya gugatan HIMKI atas UMK Kabupaten Jepara itu tidak sesuai dengan PP No. 78 Tahun 2015 menurutnya tidak tepat.

Selanjutnya karena yang menggugat bukan hanya Kabupaten Jepara (termasuk Kota Semarang), pihaknya mengancam akan mengerahkan masa lebih besar lagi pada sidang berikutnya.

“Kami juga akan menggugat Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. SK Gubernur kami anggap batal demi hukum karena tidak memakai UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” tandasnya. (Nn)

Biro Semarang

Comments

comments