Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, Desember 6, 2019
Halaman Home » Nasional » Revisi UU Terorisme Bisa Pidanakan Korporasi
  • Follow Us!

Revisi UU Terorisme Bisa Pidanakan Korporasi 

BERITA JAKARTA – Revisi atas Undang-undang (UU) No.15/2003 tentang Terorisme merupakan perluasan atas UU yang sudah ada. Nantinya segala perbuatan yang mengandung teror akan dapat dipidana.

“Contohnya ada WNI yang bergabung pada satu organisasi yang sudah didefinisikan sebagai kelompok teroris, seperti ISIS maka bisa dijerat dengan undang-undang ini,” ujar anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani pada diskusi Forum Legislasi tentang RUU Terorisme, bertema “TNI dan Polri Berbagi Tugas, Pemberantasan Terorisme Ditangan Siapa?” di Media Center/Pressroom DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Katanya, begitu juga dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Meski sudah terdapat dalam undang-undang terdahulu, dalam revisi ini, hal tersebut mengalami pendalaman lebih maksimal lagi.

“Perluasan lain adalah, rencana permufakatan jahat lebih dipertajam lagi. Yang sekarang sudah ada tetapi sekarang lebih didetilkan lagi,” sambung Arsul. Demikian pula terhadap warga masyarakat yang terkait meski tidak melakukan aksi terorisme.

Menurut politisi PPP ini juga pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku terorisme baik tingkat percobaan, pembantuan maupun ketika itu (terorisme) dilakukan. “Pemberatannya dalam bentuk misalnya dicabut hak memiliki paspor,” kata Arsul lagi.

Perluasan lain, lanjut Arsul, sanksi pidana untuk korporasi. Undang-undang sekarang misalnya korporasi seperti yayasan menerima dana dari luar negeri ternyata disalurkan untuk terorisme. “Nanti pengurusnya bisa dipidana padahal dia bukan kelompok teroris. Korporasi itu sendiri bisa dibubarkan,” tegasnya.

Arsul menambahkan, hal yang tidak kalah penting dalam pembahasan revisi undang-undang ini adalah devinisi teroris itu sendiri. Devinisinya harus ditegaskan terlebih dahulu, apa terorisme itu. (OSS)

Comments

comments