Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, Desember 6, 2019
Halaman Home » Nasional » Pakar HTN: Grasi Antasari dari Presiden Sarat Politik
  • Follow Us!

Pakar HTN: Grasi Antasari dari Presiden Sarat Politik 

BERITA JAKARTA – Pemberian grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada mantan KPK, Antasari Ashar dinilai sarat akan kepentingan politik. Permintaan grasi oleh Antasari sekaligus menunjukkan bahwa dirinya bersalah.

Hal itu dikemukakan Pakar Hukum Tata Negara (HTN) dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf. Diketahui, atas kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain, Antasari divonis majelis hakim 18 tahun di Pengadilan Negri Jakarta Selatan beberapa tahun silam.

“Kalau Antasari memang mencari keadilan dan ingin membuktikan dirinya tidak bersalah, harusnya dia mengupayakan PK lagi kalau memang punya bukti-bukti kuat dia tidak bersalah,” ujar Asep dalam rilis yang diterima Beritaekspers.com, Selasa (31/1/2017).

Makanya, sambung dia, dirinya menduga kuat ada deal-deal politik dalam pemberian grasi tersebut. Menurutnya, Antasari nampaknya bukan sedang mencari keadilan.

Ungkap Asep, permintaan grasi oleh Antasari ke presiden sekaligus juga menunjukkan bahwa Antasari memang telah mengakui dirinya bersalah dalam kasus yang telah diputus kepadanya mulai dari pengadilan tingkat pertama sampai pada tingkat tertinggi dengan pengajuan Peninjauan Kembali (PK).

Kalau memang dirinya tidak bersalah maka bukan grasi yang seharusnya diajukan tapi PK. “MK kan sudah memutuskan juga PK bisa dilakukan sampai keadilan ditegakkan. Grasi itu kan sama artinya dia mengakui bersalah tapi meminta pengurangan hukuman,” ujarnya.

“Belum pernah ada saya rasa penerima grasi sampai diterima oleh presiden secara resmi di istana. Baru kali ini,” lanjutnya. Dia berpendapat, bisa jadi Antasari memiliki sejumlah dokumen-dokumen tertentu yang penting buat pemerintahan yang berkuasa saat ini.

“Dia berikan dokumen-dokumen itu maka dia pun mendapatkan grasi dari presiden. Tidak ada makan siang gratis kan?,” pungkasnya. Dia membandingkan pemberian grasi ini dengan pemberian keringan hukuman buat whistle blower dalam banyak kasus-kasus pidana.

”Yang dilakukan antasari sekedar mencari fairnes bukan justice atau keadilan. Cuma kalau cara seperti ini yang digunakan maka satu saat bahayanya ketika kekuasaan berganti atau ketika ada seseorang yang tidak suka dan kembali memfitnahnya, dia pun tidak bisa mengelak,” paparnya.

Hal ini menurutnya sangat berbahaya karena akan menunjukkan hukum bisa dinegosiasi dengan deal politik. Hukum bisa diatur oleh kekuasaan dan keadilan tergantung pada kepentingan kekuasaan. (OSS)

Comments

comments