Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, September 20, 2019
Halaman Home » Berita Daerah » FSPMI Gugat SK Gubernur Jabar Tentang Upah Minimum 2017
  • Follow Us!

FSPMI Gugat SK Gubernur Jabar Tentang Upah Minimum 2017 

BERITA BANDUNG – Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW-FSPMI), mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat atas Surat Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum 2017, Senin (30/1) kemarin.

Mewakili buruh Jawa Barat, DPW-FSPMI yang diwakili oleh Ketuanya Baris Silitonga dan Sekretaris Sabilar Rosyad, menyatakan akan terus bergerak untuk upah buruh yang berkeadilan.

Menurutnya, Gubernur Jawa Barat dianggap telah salah dalam menggunakan dasar hukum untuk menetapkan upah minimum bagi buruh/pekerja di Jawa Barat.

Dijelaskannya, PP No.78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan Upah Minimum oleh Gubernur Jawa Barat.

“Seharusnya di cermati secara seksama, karena didalam Peraturan Pemerintah tersebut masih terdapat aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri,” terang Nurul Huda, salah seorang Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat unsur buruh/pekerja kepada Beritaekspres.com, Selasa (31/1/2017).

Dimana sambungnya, didalam Peraturan Menteri tersebut baru dapat di jalankan 5 Tahun sejak PP. 78 Tahun 2015 ditetapkan. Selain itu, ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan upah minimum ditetapkan berdasarkan nilai kebutuhan hidup layak,” katanya.

Sementara, Koordinator Kuasa Hukum DPW-FSPMI Jawa Barat, Basrizal, menyatakan, ketidak cermatan Gubernur dalam mendasarkan Norma dalam penetapan Upah Minimum. “Ini berdampak pada lahirnya ketidak adilan dalam penetapan besaran upah bagi buruh/pekerja di Jawa Barat,” ungkapnya.

Sehingga tambah Basrizal, sudah sepatutnya nanti PTUN Bandung memerintahkan Gubernur untuk sesegera mungkin meralat keputusan tentang upah yang berkeadilan sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak,” pungkasnya. (CR-2)

Comments

comments