Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, Desember 15, 2017
Halaman Home » Bekasi Kota » 2018 Gaji PNS Kota Bekasi Naik Hingga 60 Persen
  • Follow Us!

2018 Gaji PNS Kota Bekasi Naik Hingga 60 Persen 

BERITA BEKASI – Pegawai negeri sipil (PNS) dilingkup Pemkot Bekasi, patut gembira atas rencana Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang berencana menaikan besaran ‘Take Home Pay’ (THP). Bahkan kenaikannya bakal disetarakan dengan besaran tunjangan dan insentif yang didapat para PNS DKI Jakarta.

“Kenaikan ini bisa setara dengan PNS DKI Jakarta yang bisa mengantongi Rp10 juta untuk dibawa pulang tiap bulannya,” ungkap Rahmat, Rabu (18/1/2017).

Menurut Rahmat, kenaikan ini dimaksudkan agar para pegawai konsen dalam bekerja. Sehingga, mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya tambahan yang lain dan permasalahan perkotaan bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. 

Sebab itu, pihaknya segera meminta Dinas Keuangan, Badan Perencanaan Daerah (Bapeda), dan Inspektorat agar mengkaji besaran tunjangan dan insentif yang diterima para pegawai. Agar penyesuaiannya bisa disegerakan. 

“Hal ini berlaku tak hanya bagi pejabat eselon IV hingga II saja, tapi bagi seluruh pegawai,” tegasnya. 

Seperti yang diketahui sebelumnya, tahun ini Pemerintah Kota Bekasi telah menaikan insentif dan tunjangan bagi pegawai di lingkup Pemerintahan Kota Bekasi sebesar 40 hingga 60 persen.

Namun, rencannnya tahun 2018, akan ada kenaikan kembali hingga setara dengan pegawai pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Supandi Budiman menyampaikan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait rencana kenaikan insentif dan tunjangan para pegawai. Tentunya, kenaikan hingga setara pegawai Pemprov DKI Jakarta membutuhkan waktu. 

“Tahun ini kan sudah naik, tahun depan juga rencananya akan naik, kenaikan akan bertahap,” jelas Supandi. 

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam 45 (Unisma) Adi Susila amat mendukung keputusan Walikota Bekasi menaikan tunjangan dan insentif pegawai Kota Bekasi setara dengan pegawai Pemprov DKI Jakarta. Sebab, bila gaji pegawai dinaikan tentu akan mempengaruhi kenaikan besaran Upah Minimum Kota (UMK). 

“Bila gaji pegawai Pemkot naik tentunya bisa menarik kenaikan lainnya juga termasuk UMK,” kata Adi. 

Selain itu, lanjut Adi, dengan kebijakan ini tentunya juga akan memicu pertumbuhan ekonomi. Bila besaran UMK pun naik, artinya standar pendapatan gaji pun ikut naik sehingga daya beli masyarakat pun juga pasti ikut naik. 

Hanya saja, secara garis besar, Adi menegaskan jangan sampai kenaikan ini menjadi pemborosan. Bahkan, besaran belanja pegawai justru lebih besar dari belanja proyek-proyek pembangunan Kota Bekasi. 

“Ini saja yang saya tekankan, jangan sampai gaji besar tapi pembangunan kota nol besar,” ujar dia. (NDI)

Related posts:

Bagikan..Pin on PinterestShare on FacebookPrint this pageShare on StumbleUponTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInEmail this to someoneShare on RedditShare on Google+

Comments

comments