Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Jumat, Juli 19, 2019
Halaman Home » Nasional » LPSK dan Pemprov Kalbar Fasilitasi Rehabilitasi Korban Malpraktek
  • Follow Us!

LPSK dan Pemprov Kalbar Fasilitasi Rehabilitasi Korban Malpraktek 

BERITA JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengharapkan adanya fasilitasi dari Pemerintah Provinisi Kalbar untuk rehabilitasi korban malpraktek perawat di Singkawang. LPSK menyampaikan hal tersebut saat melakukan audiensi dengan Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, pekan lalu.

“LPSK berharap peran dan bantuan dari Pemerintah Daerah untuk korban malpraktek ini,” ujar Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar, Senin (16/1/2017).

Lili mengharapkan hal tersebut mengingat parahnya dampak dari malpraktek  yang membuat korban YH mengalami kebutaan permanen pada mata kirinya akibat malpraktek yang diduga dilakukan perawat di Poli Mata sebuah Puskesmas di Singkawang, Kalimantan Barat pada Agustus 2015 lalu.

Hasil dari pemeriksaan di RS Mata Cicendo Bandung, rehabilitasi untuk YH membutuhkan biaya hingga Rp500 juta. Biaya sebesar itu merupakan biaya cangkok mata bagi korban.

“Karena besarnya biaya rehabilitasi medis untuk korban, kami berharap Pemprov Kalbar dan Pemkab Singkawang turut membantu melaluishare anggaran antara LPSK dan kedua Pemda tersebut,” harap Lili.

LPSK menjelaskan perlunya langkah tersebut dikarenakan rehabilitasi medis merupakan hak dari korban tindak pidana sesuai amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain rehabilitasi medis, LPSK juga mengharapkan adanya kerjasama dengan Pemda untuk pemenuhan hak korban lainnya, yakni rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi psikososial adalah rehabilitasi yang diberikan kepada korban agar korban bisa menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

Apalagi korban sebelumnya bekerja sebagai penjahit, tentunya mata menjadi indera yang sangat penting bagi korban. “Dengan kehilangan 1 mata, maka dipastikan peran sosial korban terganggu. Ini juga perlu kita pulihkan,” jelas Lili.

Terkait permintaan LPSK tersebut, Gubernur Kalbar akan mencarikan sponsor serta siap membantu melalui share anggaran. Syaratnya adalah LPSK dan korban bersurat kepada Gubernur sebagai kelengkapan administrasi terkait pengeluaran anggaran. Atas hal tersebut, LPSK sudah membuat surat yang ditujukan kepada Gubernur.

“Dengan adanya respon positif ini, maka turut memberi pesan kepada para korban tindak pidana bahwa mereka tidak sendirian. Ada pemerintah yang mau membantu mereka.” Pungkas Lili. (Steve)

Comments

comments