Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Juli 18, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Cegah Konplik Agama, Komnas HAM: Daerah Lain Contoh Pemkot Bekasi
  • Follow Us!

Cegah Konplik Agama, Komnas HAM: Daerah Lain Contoh Pemkot Bekasi 

BERITA BEKASI – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi Pemerintah Kota Bekasi yang dinilai sebagai daerah yang mampu menyelesaikan konplik agama diwilayah setempat.

“Kota Bekasi menjadi salah satu daerah yang patut di contoh daerah-daerah lainnya, didalam menyelesaikan persoalan konflik agama,” kata Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat disela kunjungannya dikantor Walikota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Rabu (21/12/2016) kemarin.

Kunjunngan kerja Komnas HAM RI ke Pemerintah Kota Bekasi terkait pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan berkeyakinan, kata Imdadun, bertujuan melakukan koordinasi, komunikasi dan konsultasi terkait penyesaian kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi.

“Kehadiran kami sekaligus untuk mendiskusikan hasil penelitian yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi,” ungkapnya.

Sementara Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, diwilayahnya terdapat 324 ribu non muslim, selain masyarakatnya haterogen, plural, pihaknya sudah melakukan penyeimbangan berkenaan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta bertoleransi sejak 2009.

“Biasanya kepala daerah takut masuk ke area ini karena sangat sensitif,”kata Rahmat.

Tahun 2009-2010 kata Rahmat,  pihaknya juga membuat ‘Deklarasi Kerukunan Umat Beragama’ yang disusul dengan Dekrarasi Umat Beragama yang di ikuti oleh 50.000 orang di stadion Chandrabaga.

“Dan sekarang ada lembaga Majelis Umat, yang mengurus kebutuhan umat di Kota Bekasi. Bila FKUB itu hanya di tingkat kota, sedangkan Majelis Umat mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan RW,” terangnya.

Dijelaskan Pepen sapaan akrab Rahmat Effendi, berkenaan beberapa rumah ibadah seperti Galilea prosesnya hampir 19 tahun bisa diselesaikan, kemudian

Kalamiring sudah berkekuatan hukum tetap, dan Santa Clara yang  prosesnya sudah dianggap selesai.

“Hanya saja kita meminta kepada yang tidak setuju agar dapat menempuh melalui hak hukum. termasuk mangseng juga sudah selesai,”paparnya. (NDI)

Comments

comments