Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Februari 29, 2020
Halaman Home » Berita Daerah » Turun ke Jalan, Kejari Indramayu Peringati Hari Anti Korupsi se-Dunia
  • Follow Us!

Turun ke Jalan, Kejari Indramayu Peringati Hari Anti Korupsi se-Dunia 

BERITA INDRAMAYU – Memperingati Hari anti korupsi se-dunia tepat jatuh pada tanggal 9 Desember 2016, seluruh lapisan elemen mulai dari masyarakat, Pemerintah daerah hingga Badan Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif  pun  turut memperingati dan memeriahkan serta menggalakkan sosialisasi tentang korupsi kepada masyarakat.

Kejaksaan Negeri Indramayu sendiri  selaku Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, memiliki andil besar dalam upaya Pemberantasan dan pencegahan menyangkut Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Eko Kuntandi SH.MH melalui Jaksa Muda Eko Purwanto SH saat ditemui disela-sela kemeriahan acara sosialisasi Hari Anti Korupsi di lingkungan Kejaksaan Negeri Indramayu mengatakan bahwa masalah korupsi merupakan masalah utama bagi Bangsa Indonesia saat ini dari sekian banyak masalah yang ada mulai dari ekonomi dan suhu politik yang sedang hangat-hangatnya beberapa bulan belakangan ini.

Korupsi yang pada hakekatnya merupakan kejahatan luar biasa atau biasa disebut extra ordinary crime diyakini merupakan ancaman serius bagi Negara Indonesia saat ini dan hingga di kemudian hari.

“Pada dasarnya kita harus sadar betul bahwa saat ini masalah terbesar Bangsa Indonesia yang utama ialah masalah Korupsi selain Ekonomi dan Politik, oleh karena itu jadikanlah hari ini (memperingati hari anti korupsi) sebagai momentum bagi kita semua untuk lebih semangat dalam meberantas para pelaku tindak pidana korupsi khususnya di Kabupaten Indramayu,” terang Jaksa yang sudah 2 Tahun menjadi bagian dari Korps Kejaksaan Negeri Indramayu.

Dalam era reformasi yang bergulir sejak tahun 1988, secara politis terkait penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia, merupakan era yang ditandai dengan perubahan total sistem atas dasar kehendak rakyat yang menghendaki terwujudnya penegakan supremasi hukum, HAM dan Demokrasi, percepatan pembangunan berorientasi peningkatan kesejahteran rakyat serta pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme secara menyeluruh. Artinya, semua konsep tersebut bertumpu pada supremasi hukum.

“Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sejak dahulu sudah ada dan kini semakin berkembang dalam berbagai bentuk, maka tindak pidana korupsi tersebut perlu diberantas sedini mungkin sampai akar-akarnya meskipun kenyataanya hal itu bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakannya dan butuh mental yang kuat ” ungkap Jaksa Eko Purwanto SH.

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah), legislatif, serta yudikatif.

“Kami tidak akan pandang siapa dan apa jabatan orang itu dalam memberantas tindak pidana korupsi, karna dalam sistem hukum pidana kita berlaku azas equality before the law ( perlakuan yang sama dihadapan hukum) dan sesuai ucapan Bapak Presiden Jokowi yang berujar jadikanlah hukum sebagai panglima” tutup Eko Purwanto SH dengan tegas.

Sistem pencegahan  tindak pidana korupsi haruslah diterapkan pada pola kurikulum sistem pembelajaran mulai dari tingkat SD,SMP, SMA dan sederajat hingga Perguruan Tinggi dengan tujuan memberikan pemahaman atau kesadaran bagi para generasi muda bangsa terkait dengan bahayanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta dampak yang akan ditimbulakan bagi Negara Indonesia saat ini hingga dikemudian hari, hal ini sangat diperlukan demi terciptanya cita-cita mulia Bangsa Indonesia yang damai, bersih dan bebas dari korupsi. (Yoga Acil)

Comments

comments