Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juli 21, 2019
Halaman Home » Parlementaria » Komisi C DPRD Kota Bekasi Usul Perda Pendistribusian Obat
  • Follow Us!

Komisi C DPRD Kota Bekasi Usul Perda Pendistribusian Obat 

BERITA BEKASI – Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bekasi, Daddy Kusrady mendesak agar seluruh stakeholder Pemerintahan Kota Bekasi mendukung pembuatan Perda yang berkenaan dengan pendistribusian obat-obatan.

Hal itu dikatakannya menyusul terungkapnya penjualan vaksi palsu secara nasional termasuk Bekasi yang menjadi salah satu daerah dengan jumlah rumah sakit swasta cukup banyak yang menggunakan vaksin palsu untuk imunisasi anak-anak.

Regulasi tersebut, kata Daddy, sangat penting guna menjadi payung hukum daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan. Selain itu, Perda yang rencananya menjadi agenda penting untuk dibuat sangat mendukung langkah pemerintah dalam mengambil langkah tegas terhadap keberadaan produsen obat, distributor atau penyalur, apotik serta klinik dan rumah sakit.

“Kami mengusulkan agar dibuat perda yang mengatur tentang peredaran obat-obatan serta pengawasan terhadap produsen atau distributor serta penyaluran obat tersebut,” terangnya.

Penyaluran obat-obatan, sambung Daddy, sejauh ini tidak secara masif terawasi oleh Badan Penanggulangan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) atau POM Dinas Kesehatan lantaran teramputasi oleh terbitnya Peraturan Kementerian Kesehatan yang secara langsung mengambil domain kerja BPOM.

Ia mengumpamakan, tiga Permenkes RI. No. 50/2014 tentang Pengawasan Obat di Rumah Sakit, Permenkes RI. No. 35/2014 tentang Pengawasan Obat di Apotik dan Permenkes RI. NO. 30/2014 tentang Pengawasan Obat di Puskesmas seperti jeruk makan jeruk.

“Tiga Peraturan Menteri Kesehatan RI sama seperti jeruk makan jeruk. BPOM ada tetapi tugasnya diambil alih oleh Kemenkes. Tentu ini menjadi problem yang berimplikasi terhadap merebaknya obat palsu,” kata dia menjelaskan bahwa persoalan tersebut baru disadari setelah terungkapnya vaksin palsu dewasa ini.

Selain kontradiktifnya Permenkes, Daddy juga menyoroti kinerja BPOM dan UPTD POM di Kota/Kabupaten yang tidak secara masif dan terbuka menyosialisasikan distributor resmi yg di tunjuk oleh PBF (Pabrik Besar Farmasi), serta dagal membendung distributor abal-abal masuk langsung ke Apotik, RS, Puskesmas, klinik, bahkan pada dokter yg sedang praktek di RS, Puskesmas atau Klinik tersebut.

Namun begitu, politisi asal PKS ini mengungkapkan hasil rapat dengar pendapat bersama Dinas Kesehatan Kota Bekasi serta perwakilan tiga Rumah Sakit yang dinyatakan menggunakan vaksin palsu bahwa langkah-langkah pencegahan antisipasi efek negatif pasien korban vaksin imunisasi palsu yang di lakukan adalah dengan membuat Satgas Vaksi Imunisasi Palsu yang anggotanya berasal dari Dinkes, Disperindag, Kabag Hukum Pemkot Bekasi, Polisi dan organisasi profesi kedokteran.

“Satgas yang sudah terbentuk melakukan vaksinasi ulang dan mulai dilakukan sejak Selasa kemarin,” tukasnya. (Adv)

Comments

comments