Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Juli 18, 2019
Halaman Home » Parlementaria » DPRD Kota Bekasi Bahas Layanan Pajak Melalui Sistem Online
  • Follow Us!

DPRD Kota Bekasi Bahas Layanan Pajak Melalui Sistem Online 

BERITA BEKASI – Badan Legislasi DPRD Kota Bekasi melakukan rapat kerja bersama tiga kepala Dinas Pemerintah Kota Bekasi dengan agenda pembahasan meliputi perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Reklame dan Rancangan Perda (Raperda) Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD).

Menurut Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafidz, Raperda Ketentuan Umum Pajak Daerah ini di buat oleh DPRD, untuk meningkatkan profesionalisme sistem pelayanan pengambilan pajak di Kota Bekasi. Adanya Raperda ini, dipastikannya seluruh sistem pelayanan pengambilan pajak dari Pemkot Bekasi, dapat dilakukan melalui Online.

“Intinya kita berharap, Raperda ini dapat memperumdah masyarakat membayarkan pajaknya ke Pemerintah, seperti pembayaran PBB yang bisa di akses langsung melalui online nantinya,” ujarnya.

Dalam Raperda ini, lanjutnya, juga ada sanksi-sanksi yang akan di terima oleh para penunggak pajak yang tidak membayarkan pajaknya, setelah di berikan waktu senggang selama satu tahun oleh Pemkot. Sanksi itu bukan hanya berupa sanksi Administrasi, tetapi juga bisa pada proses pencabutan izin operasi si perusahaan.

“Kita kenakan sanksi juga nantinya, jika dalam satu tahun si pengusaha tidak membayarkan pajaknya ini. Ya, bukan hanya sanksi administrasi, tetapi kaya pemilik restoran, hotel, tempat hiburan dan termasuk kaya reklame itu bisa kita cabut izin operasionalnya kalau tidak membayarkan pajaknya. Selain itu juga ada penambahan sanksi dua persen nantinya, kalau dalam satu tahun tidak membayarkan pajaknya,” tukas Muin.

Selain sanksi yang diberikan kepada penunggak pajak, oknum yang melakukan pemungutan pajak juga mendapatkan sanksi. Hal itu, kata Muin, sudah di atur dalam Raperda Ketentuan Umum Pajak Daerah ini, “Ya jika yang melaksanakan tugasnya (Dispenda) melakukan penyimpangan-penyimpangan, ada sanksinya juga. Jadi semua kita harus bekerja secara amanah, harus propesional juga, ini ada dalam Raperda Ketentuan Umum Pajak.” terangnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, bahwa optimisme Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Bekasi akan meningkat pada tahun 2017 mendatang. Hal itu seperti yang di utarakan oleh Kepala Dispenda dalam rapat pembahasan dua Raperda ini bersama Badan Legislasi DPRD.

“Tadi si menurut Kepala Dispenda, bahwa optimisme PAD Kota Bekasi pada tahun 2017 akan jauh meningkat. Cuma kan selama ini memang tidak ada sanksi, sanksi seperti penambahan sanksi dua persen itu. Oleh itu kalau ada Raperda ini sudah di setujui, ya pasti ada peningkatan.” Papar Muin. (Adv)

Comments

comments