Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Oktober 23, 2019
Halaman Home » Parlementaria » Abdul Muin Hafidz: Raperda KUPD Bisa Dongkrak PAD Kota Bekasi
  • Follow Us!

Abdul Muin Hafidz: Raperda KUPD Bisa Dongkrak PAD Kota Bekasi 

BERITA BEKASI – Badan Legislasi DPRD Kota Bekasi menggelar rapat bersama tiga kepala Dinas Pemerintah Kota Bekasi untuk membahas Perubahan Peraturan daerah tentang Pajak Reklame dan Rancangan Peraturan Daaerah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah atau KUPD.

Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Bekasi, Abdul Muin Hafidz mengatakan bahwa Raperda KUPD bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sistem pelayanan pengambilan pajak di Kota Bekasi. Dengan adanya Raperda ini, menurutnya bisa dipastikan seluruh sistem pelayanan pengambilan pajak dari Pemkot Bekasi dapat dilakukan melalui sistem online.

“Intinya kita berharap, Raperda ini dapat mempermudah masyarakat membayarkan pajaknya ke Pemerintah, seperti pembayaran PBB yang bisa di akses langsung melalui online nantinya,” ujarnya.

Dalam raperda ini, ia katakan terdapat sanksi-sanksi yang akan di terima oleh penunggak pajak. Namun sanksi itu diberikan waktu senggang selama satu tahun oleh pemerintah.

Ia menjelaskan, sanksi tidak hanya berupa sanksi administrasi, tetapi juga bisa pada proses pencabutan izin operasional perusahaan yang tidak membayar pajaknya.

“Semua yang menunggak akan mendapat sanksi. Tetapi apabila jenis usahanya seperti restoran, hotel, tempat hiburan dan termasuk kaya reklame itu bisa kita cabut izin operasionalnya. Selain itu juga ada penambahan sanksi dua persen nantinya, kalau dalam satu tahun tidak membayarkan pajaknya,” terangnya.

Selain sanksi yang diberikan kepada penunggak, oknum yang melakukan pemungutan pajak juga mendapatkan sanksi. Hal itu, menurutnya sudah diatur dalam Raperda Ketentuan Umum Pajak Daerah ini.

“Ya jika yang melaksanakan tugasnya (Dispenda) melakukan penyimpangan-penyimpangan, ada sanksinya juga. Jadi semua kita harus bekerja secara amanah, harus profesional juga, ini ada dalam Raperda Ketentuan Umum Pajak.” tambahnya.

Politisi asal PAN ini menjelaskan bahwa optimisme Pendapatan Asli Daerah Pemkot Bekasi akan meningkat pada tahun 2017 mendatang. Sebagaimana diungkapkan Kepala Dispenda dalam rapat bersama tersebut.

“Tadi menurut Kepala Dispenda, bahwa optimisme PAD Kota Bekasi pada tahun 2017 akan jauh meningkat. Cuma kan selama ini memang tidak ada sanksi, seperti penambahan sanksi dua persen itu. Oleh itu kalau ada Raperda ini sudah di setujui, ya pasti ada peningkatan.” Jelasnya. (Adv)

Comments

comments