Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Selasa, Desember 10, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Pencairan Dana LKS, Terbentur Kebijakan Kemendikbud
  • Follow Us!

Pencairan Dana LKS, Terbentur Kebijakan Kemendikbud 

BEKASI TIMUR – Pihak penyedia buku Lembar Kegiatan Sekolah (LKS) dikabarkan bakal terancam rugi, lantaran hingga batas akhir pencairan anggaran, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, belum juga mau mengeluarkan rekomendasi terkait pencairan pengadaan buku LKS tersebut.

Pencairan anggaran buku LKS, terkendala larangan yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tentang penggunaan buku LKS disekolah.

Ketika dihubungi, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Deded Kusmayadi, mengatakan akan mencari dasar larangannya terlebih dahulu.

Meski baru menjabat sebagai Sekretaris Disdik, menurut Deded, rekomendasi itu bisa saja dikeluarkan, sebab, Permendikbud Nomor 8 tahun 2016, tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan, diterbitkan setelah para penyedia buku mendistribusikan ke maisng-masing sekolah.

“Nanti kita akan cari dulu dasar larangnya. Apakah laranagan itu dikeluarkan setelah buku LKS di disitribusikan atau sebelumnya,” kata Deded singkat, Senin (6/12/2016).

Sementara itu ditemuia disalah satu kegiatan, pihak sekolah mengaku tidak dapat berbuat banyak terkait pencairan buku LKS yang terlanjur terlah di distribusikan.

Dikatakan pihak sekolah, Disdik mestinya mampu mengambil langkah tegas, sehingga pihak penyedia buku tidak lagi menuntut kepada sekolah.

“Kita jadi bingung, karena kan aturannya tidak boleh menggunakan LKS. Tapi, pihak penyedia mempertanyakannya kepada sekolah. Disdik harus bersikap tegas terkait hal ini,” kata salah seorang kepala sekolah dasar yang enggan dicantumkan namanya.

Salah seorang penyedia buku berharap, Disdik segera mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan anggaran LKS. 

Dia menjelaskan, buku tersebut sudah terdistribusi sejak awal tahun ajaran baru. “Kami berharap supaya anggarannya cepat cair, karena sudah lama banget,” kata penyedia buku yang enggan disebutkan namanya.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan agar seluruh masyarakat mengecek keberadaan buku yang beredar di sekolah. jika, buku yang telah di distribusikan di sekolah sudah sesuai aturan maka, buku tersebut harus mencantumkan biodata si penulisnya. (Bray)

 

 

Comments

comments