Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, November 13, 2019
Halaman Home » Parlementaria » Komisi C Himbau Dispenda Kota Bekasi Tingkatkan Pengawasan
  • Follow Us!

Komisi C Himbau Dispenda Kota Bekasi Tingkatkan Pengawasan 

BERITA BEKASI – Menjamurnya pembangunan apartemen dan perhotelan dibeberapa wilayah di Kota Bekasi, dapat berimplikasi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ketertarikan para investor untuk berinvestasi di Kota Bekasi, tak lain karena daerah ini merupakan daerah yang strategis baik dalam aspek pembangunan maupun sektor usaha.

Tercatat, dalam kurun waktu belakangan ini, sekitar 29 apartemen tengah diselesaikan pembangunannya, begitu juga dengan perhotelan yang terus mengiringi pembangunan apartemen, sehingga menjadikan keduanya bagian yang tak terpisahkan.

Disisi lainnya, Pemerintah Kota Bekasi merasa diuntungkan dengan tingginya animo para investor yang terus menunjukan responnya untuk melaksanakan pembangunan, baik itu perhotelan maupun apartemen. Namun demikian, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan lain, yaitu adanya perubahan fungsi apartemen.

Bisnis perhotelan yang sebelumnya berjalan dinamis dan menghasilkan pajak terhadap daerah yang cukup tinggi, belakangan ini mengalami kelesuan. Hal itu disebabkan, munculnya peralihan bisnis apartemen yang sebelumnya fungsi hanya apartemen sebagai hunian atau permukiman namun kini menjadi tempat sewa menyewa layaknya bisnis perhotelan. Akibatnya, occupansy hotel pun seperti jalan ditempat.

Ketua Komisi C, Machrul Falak menilai perubahan fungsi apartemen menjadi bisnis sewa menyewa harus disikapi dengan bijak. Ia menyarankan agar pemerintah lebih meningkatkan pengawasan terhadap peralihan fungsi tersebut.

Ia menilai, bisnis perhotelan telah menyumbang PAD yang cukup besar bagi daerah. Begitu pun apartemen yang segala proses perizinannya memberikan kontribusi terhadap daerah. Hanya saja, problem tersebut tidak bisa dibiarkan, meskipun apartemen turut menambah PAD.

Adanya peralihan fungsi apartemen, tentunya mengganggu iklim kondusifitas perhotelan, hal itu secara langsung juga berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Oleh karenanya, Machrul mengimbau agar Dinas Pendapatan Daerah lebih meningkatkan pengawasan terutama menyangkut kajian peralihan fungsi bangunan.

“Dari bisnis perhotelan, pemerintah sudah jelas mendapat keuntungan yaitu melalui pajak perhotelan hasil dari sewa kamar. Tetapi dari apartemen yang menyewakan studio atau kamar selayaknya hotel, belum diketahui apa yang dihasilkan. Tentu ini harus dikaji agar pemerintah juga mendapat bagian dari setiap bisnis yang berjalan di Kota Bekasi. Atau bila ingin tegas, larang peralihan fungsi tersebut agar tidak mengganggu bisnis perhotelan,” terang Machrul.

Ia mengatakan, dengan ketegasan yang dilakukan pemerintah, diharapkan dapat menopang laju investasi di Kota Bekasi yang terus menunjukan trend positifnya. Terlebih, tahun 2017 telah dicanangkan sebagai tahun investasi, tentunya semua leading sector pemerintah harus bahu membahu mendukung serta menyukseskan hajat tersebut.

Sementara, DPRD sebagai pihak yang melakukan fungsi pengawasan, akan terus berkomitmen mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah, baik dengan menyusun regulasi yang dibutuhkan atau pengawasan terhadap laju investasi tersebut.

“Seiring dan sejalan dengan pencanangan yang ditetapkan, maka semua pihak harus bersinergi. Baik dalam penegakan peraturan maupun pengawasannya,” kata Machrul seraya menegaskan bahwa pemerintah harus tegas terhadap apartemen yang menyewakan studio perhari, hal itu agar tidak menimbulkan preseden apartemen bebas pajak.

Dari informasi yang diperoleh, bahwa apartemen yang sudah melakukan serah terima dan sudah bisa di sewakan terdapat tiga Apartemen, yaitu Apartemen Center Point, Apartemen Mutiara dan Apartemen Kemang View.

Adapun harga studio harian dipatok mulai dari Rp 300 ribu untuk hari biasa, dan Rp 350 ribu untuk weekand. Sementara untuk jenis 2 BR berkisar antara Rp 350 ribu hingga Rp 400 ribu untuk haria biasa, dan tarif akhir pekan Rp 450 ribu hingga Rp 475ribu.

“Fasilitas furnish standard adalah AC, Kitchen set, TV, ada yang pakai pemanas dan ada yang tidak,” terang Agen Properti Apartemen, Dyah Hermani. Ia mengungkapkan, bahwa fasilitas yang tersedia seperti fasilitas yang tersedia di hotel berbintang, bahkan bisa dikatakan lebih lengkap dari hotel.

Sementara, Ketua PHRI Kota Bekasi, Abdul Rosyad meminta pemerintah demi kebaikan bersama agar apartemen yang disewakan harian harus dikenakan pajak atau diatur oleh ketentuan-ketentuan. Sebab, bila apartemen tumbuh dan dibiarkan dengan kondisi seperti ini, maka akan menjadi ancaman bagi laju pertumbuhan hotel.

“Sepanjang fungsi apartemen tidak berubah, tentu kami tidak mempersoalkannya. Tetapi pemerintah tetap harus membuat regulasi yang mengatur batasan dan peruntukan apartemen. Mereka kebanyakan menyewakan kamar dengan harga murah, karena tidak ada pajak, retribusi atau lainnya. Kami meminta pemerintah melakukan penertiban terhadap apartemen yang membandel,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Aan Suhanda mengaku tengah menelusuri kepastian informasi tersebut. Namun demikian, pihaknya akan mendalami terlebih dahulu serta mencari referensi yang efektif untuk menyelesaikannya.

“Kami akan coba mengkaji persoalan ini. Tentu kami berharap semua iklim usaha di Kota Bekasi tetap berjalan dengan kondusif tanpa ada persaingan yang tidak sehat.” Terangnya. (Adv)

Comments

comments