Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Desember 15, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Waduh..! Diduga Gelar S1 Ketua DPRD Kota Bekasi Didapat Hanya Setahun?
  • Follow Us!

Waduh..! Diduga Gelar S1 Ketua DPRD Kota Bekasi Didapat Hanya Setahun? 

BERITA BEKASI – Kabar dugaan ijazah palsu Ketua DPRD Kota Bekasi, TM yang sempat menyeruak ke publik kini sudah menghilang. Bahkan sekelompok mahasiswa di Kota Bekasi pun sempat menggelar aksi unjukrasa guna mendorong dan memproses kabar tersebut lantaran Ketua DPRD Kota Bekasi itu dianggap sudah melakukan kebohongan publik.

Berdasarkan data yang diperoleh Beritaekspres.com, melalui Kemendikti dengan Nomor Induk 10200200XX atas nama, TM tercatat masuk dibangku perkuliahan tahun 2002 silam disalah satu Universitas Swasta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) dibilangan Jakarta Selatan (Jaksel), TM terdaftar sebagai peserta didik baru program studi Manajemen S1. Namun, ditahun yang sama (2002) yang bersangkutan mengundurkan diri tanpa diketahui alasannya.

Anehnya, pada tahun 2003, TM sudah menyandang gelar S1 sebagai Sarjana Ekonomi (SE) yang hingga kini diperggunakan sebagai data diri pendidikan terakhir. Selang setahun mendapat gelar dari STIE, tahun 2004, TM lolos terpilih sebagai anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi.

Menanggapi hal tersebut, Fraktisi Hukum, Jhonson Purba mengatakan, polemik dugaan penggunaan ijazah palsu dilingkungan pejabat di Kota Bekasi sering menyeruak ke publik melalui pemberitaan media. Namun hal tersebut tidak pernah diproses atau diselesaikan dengan tuntas bagi oknum pejabat yang dituding.

“Terakhir seingat saya soal ijazah Walikota Bekasi yang sudah sempat diproses, karena ada yang melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Namun, hal tersebut tidak terbukti dan sudah selesai. Artinya sudah di SP3 tidak ditemukannya pelanggaran hukum,” terangnya di Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Tinggal lanjut Jhonson yang juga Ketua Pencegahan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BPPK-RI) ini mengatakan, persoalan dugaan penggunaan ijazah atau gelar palsu oleh beberapa oknum anggota DPRD Kota Bekasi, termasuk Ketua DPRD nya, hingga kini belum ada titik terang dari pihak penegak hukum.

“Kalau ngak salah ada 3 pejabat yang sempat menyeruak ke publik itu yakni, SD, MD dan TM. Kalo S sudah melakukan klarifikasi kepada awak media di Media Center DPRD Kota Bekasi. Sementara, untuk TM dan MD saya tidak mendengar hal itu, tiba-tiba menghilang lagi kabarnya,” ucap Jhonson.

Seharusnya tambah Jhonson yang bersangkutan juga memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang sudah naik ke publik dan diketahui masyarakat banyak. Terlebih sebagai kepanjangan tangan rakyat atau Wakil Rakyat yang  pastinya ingin mendapatkan sosok yang benar-benar memiliki kecakapan ilmu pendidikan yang berkualitas untuk bisa mewakili rakyat.

“Kalau tuduhan atau dugaan itu tidak benar, kenapa mereka juga tidak bisa mengikuti jejak yang lain berusaha untuk memberikan klarifikasi atau membuktikan, agar masyarakat tidak bertanya-tanya. Dan demi menjaga nama baik yang bersangkutan, bukan diam. Kalo diam kita juga jadi bertanya-tanya?.” Pungkasnya.

Saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengenai hal tersebut, TM tidak mau menanggapi atau pun membalas melalui pesan singkat.   

Sekedar diketahui, pada 2010 banyak publik menganggap tahun itu, merupakan tahun gawat bagi Ketua DPRD Kota Bekasi yang sekarang dijabat oleh TM. Bahkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Mochtar Mohamad (M2) mantan Walikota Bekasi saat itu, karir politik TM juga dikabarkan sempat terancam tamat.

Dalam petikan putusan MA, Mochtar didakwa 4 perkara. Salah satunya adalah menyuap anggota DPRD Kota Bekasi sebesar Rp4 miliar untuk memuluskan pengesahan APBD 2010 Kota Bekasi yang ketika itu tak kunjung rampung.

Dalam dokumen KPK menggambarkan secara detail, TM, bersama empat rekan anggota Dewan lainnya yakni, Lilik Haryoso, Sutriyono, Choiruman Juwono Putro dan Muhammad Said diduga menerima uang tersebut di Villa 200 di Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan pada 23 Desember 2009 silam.

Selanjutnya pada, 7 Maret 2012, Mahkamah Agung (MA) memvonis Mochtar Mohamad bersalah. Namun, TM bersama rekan lainnya tak juga tersentuh, proses hukum hingga keduanya yakni, Mochtar Muhamad (Mantan Walikota Bekasi) dan mantan Sekda Kota Bekasi, Tjahndra Utama Effendi sebagai pemberi sudah bebas menjalani hukuman. (Red)

Comments

comments