Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Oktober 23, 2019
Halaman Home » Parlementaria » PPP Tantang DPRD dan Walikota Bekasi Duduk Bersama?
  • Follow Us!

PPP Tantang DPRD dan Walikota Bekasi Duduk Bersama? 

BERITA BEKASI – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Bekasi, Muhammad Said meminta Walikota Bekasi dan DPRD duduk bersama, guna menyudahi bersitegang Esekutif dan Legislatif atas pembongkaran bangunan liar yang terjadi belakangan ini.

“Sebenarnya ini sudah ketemu solusinya, cuma masing-masing pihak ini pada Ego. Kalau inginnya Inisator (PDI Perjuangan, red) ini harus pansus karena leglitas untuk memberikan relokasi dan uang kerohimannya kuat. Tapi kalau inginnya Walikota, tidak perlu ada Pansus, sebab Pemkot akan relokasi para korban penertiban itu. Ini kan karena persoalan ego saja,” cetus Said kepada awak media di Media Center DPRD Kota Bekasi, Senin (28/11/2016) kemaren.

Begitu juga dengan delapan fraksi yang ada di gedung Legislatif tersebut. Lanjut Said, para fraksi juga harus secepatnya melakukan komunikasi dan duduk bersama, memikirkan dan memecahkan persolaan penertiban bangunan liar ini.

“Harus secepatnya duduk bareng! Jangan sampai karena persoalan ini, kita semua menyampingkan persoalan yang lebih penting, yaitu membahas KUA-PPAS menjadi RAPBD 2017 Kota Bekasi,” terangnya.

Said mengatakan, persoalan penertiban bangunan liar ini adalah persoalan kecil, persoalan kemanusian. Mengedepankan egoisme, bukan memberikan solusi untuk masyarakat tetapi akan menjadi bumerang untuk Pemerintah.

“Ini persoalan kecil, persoalan kemanusian dan itu wajib hukumnya harus duduk bareng. Jangan ego, jangan adu fisik, yang satu membuat gaduh DPRD, yang satu membuat gaduh Walikota, kalau menurut saya, Pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan masalah, yaitu dia yang membuat gaduh,” pungkasnya.

Dirinya mengakui, bahwa interupsinya PPP beberapa waktu di sidang paripurna yang diduga “illegal” pada, Selasa (22/11/2016) tidak sesuai tata tertib dan tidak kuorum. Sehingga, jika pansus di paksakan akan menyalahi peraturan yang ada.

“Kenapa kemarin paripurna PPP instruksi, karena kalau pansus itu di paksakan legalitasnya tidak ada, artinya bukan illegal. Ini kan ada dua kubu. Kalau mengacu pada tata tertib, ini tidak kuorum, jika di paksakan pansus dan mengeluarkan rekomendasi, pihak sana juga tidak akan mengeluarkan rekomendasi itu (Walikota Bekasi, red) karena menurut pihak sana, pansus itu illegal,” beber Said.

“Padahal kedua kubu ini tujuannya satu, sama-sama memperjuangkan rakyat. Artinya juga sudah memiliki tujuan yang sama, harus sinkron. Kalau tanpa adanya pansus, kita harus duduk bersama. Kalau khawatir tentang hukumnya, kita bisa undang Kejakasaan Negeri atau Kapolres untuk menyelesaikan ini. Kan banyak solusi-solusinya,” ungkap Said menambahkan.

Said berharap, harus dilakukan ulang rapat pimpinan (Rapim) yang mengagendakan untuk dibawa ke Badan Musyarawarah (Bamus) DPRD Kota Bekasi.

“Harus, harus ada Rapim ulang untuk membicarakan permasalahan ini, dan harus semua fraksi duduk bareng. Anggota DPRD dipilih sama rakyat, dan Walikota dipilih sama rakyat, jadi kita harus duduk bareng.” Tandasnya. (Adv/NDI)

Comments

comments