Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Desember 12, 2019
Halaman Home » Hukum » Jaringan Korupsi UPS DKI, Merambah Sampai Batam
  • Follow Us!

Jaringan Korupsi UPS DKI, Merambah Sampai Batam 

BERITA BATAM – Gerakan Penumpas Koruptor (GPK) melaporkan dugaan korupsi di Batam, yakni dalam pengadaan laboratorium bahasa untuk SD/SMP dan pengadaan sarana pembelajaran di Politeknik Negeri Batam.

Dugaan korupsi di Batam yang dilaporkan GPK pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau yakni, Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Multimedia E-Learning Berbasis TIK SD/SMP (1 Paket) dengan kode lelang 1556026 senilai Rp1.400.000.000,00 dengan penyedia barang CV. Parameswara yang beralamat di Jalan Rungkut Harapan D/23 – Surabaya, Jawa Timur.

Dan, Pengadaan Peningkatan dan Pengembangan Sarana Pembelajaran Politeknik Negeri Batam dengan kode lelang 1782026 senilai Rp29.851.356.000,00 dengan penyedia CV. Adikersa yang beralamat di Jalan Jemur Andayani 50 Blok E 52-53 Ruko Surya Inti Permata – Surabaya, Jawa Timur

Kepada Beritaekspres.com, Ketua Gerakan Penumpas Koruptor (GPK), Erward Martinu mengatakan, bahwa dugaan ada rekayasa dalam kasus ini dalam dua pengadaan tersebut penyedia barangnya adalah dua perusahaan yang berbeda yakni CV. Parameswara dan CV. Adikersa. Tapi ternyata direktur dua perusahaan tersebut orangnya sama, yakni Adek Dwi Putranto.

Selain itu, perusahaan – perusahaan tersebut ternyata adalah perusahaan yang terkait dalam kasus korupsi UPS (Uninterruptible Power Supply) DKI Jakarta. Dan dernyata vendor atau distributor yang mensuplai barang pada CV. Adikersa dan CV. Parameswara di Batam, juga perusahaan yang berfungsi sebagai vendor dalam kasus korupsi UPS DKI, yakni perusahaan milik, Harry Lo yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus UPS DKI Jakarta tersebut.

“Jadi ada indikasi bahwa jaringan koruptor UPS DKI Jakarta, juga merambah dan menggerogoti uang negara sampai ke Batam,” ujarnya, Selasa (29/11/2016).

Dengan terbongkarnya identitas perusahaan – perusahaan tersebut, maka bisa dilihat bahwa dalam pengadaan laboratorium bahasa SD/SMP dan pengadaan sarana pembelajaran di Poltek Negeri Batam ada dugaan kuat telah terjadi persekongkolan dan markup harga.

“Misalnya saja dalam penentuan HPS untuk item barang monitor lebar, bisa dicari di internet bahwa produk dengan spesifikasi tersebut harganya adalah sekitar Rp50-60  juta. Dugaan markup atau penggelembungan harga bisa dilihat bahwa harga untuk satuan barang itu dibuatkan HPS sekitar Rp200 – 300 juta. Ini juga bisa dilihat pada item barang-barang yang lain,” terang Erward. 

Sehingga lanjutnya, dalam pengadaan laboratorium bahasa SD/SMP dan sarana pembelajaran Poltek Negeri Batam itu dugaan penggelembungan harga diperkirakan mencapai 5-6 kali lipat dari harga pasar,” tambahnya.

Untuk itu kata Edward, GPK berharap agar Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bisa mengusut tuntas kasus ini, karena ada indikasi uang negara dihamburkan untuk membeli barang dengan kualitas kurang bagus dengan harga yang sangat mahal. Sehingga barang yang dibeli tidak bisa dipakai sesuai kebutuhan, karena rusak dan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. (CR-5)

Comments

comments