Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Januari 22, 2020
Halaman Home » Pendidikan » Kangkangi Permendikbud, SDN Dayeuh Luhur I Legalkan Pungli
  • Follow Us!

Kangkangi Permendikbud, SDN Dayeuh Luhur I Legalkan Pungli 

BERITA KARAWANG – Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengeluarkan kebijakan atau peraturan terkait larangan pungutan pada satuan pendidikan dasar yaitu Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan atau Sumbangan Pada Satuan Pendidikan Dasar.

Peraturan ini bertujuan untuk memberantas segala bentuk pungutan yang ada di satuan pendidikan dasar (SD dan SMP), tapi sampai Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Saber Pungli disahkan-pun, ternyata pungutan di lingkungan pendidikan masih terus berjalan.

Pantauan Beritaekspres.com di SDN Dayeuh Luhur I Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih memungut dana dari 334 siswa atau orang tua murid dengan modus pembangunan pagar sekolah sebesar Rp116.000/murid.

Saat dikonfirmasi Beritaekspres.com, diruang kerjanya, Kepala Sekolah SDN Dayeuh Luhur I, Muktar Jaya Permana menjelaskan bahwa pungutan tersebut sudah dimusyawarahkan antara komite dengan para orang tua murid.

“Sebenarnya itu urusan komite, karena komite yang mengumpulkan para orang tua siswa,” terang kemarin.

Terkait Pasal 9 Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 yang menyatakan dengan jelas larangan pungutan di satuan pendidikan dasar (sekolah) yang dibiayai Pemerintah, Kepala Sekolah mengatakan bahwa dia tidak tahu terkait peraturan itu.

“Saya belum tahu pak terkait peraturan itu, yang jelas kami sudah memusyawarahkan dengan pihak orang tua murid,” tandasnya.

Sejumlah orang tua murid berharap, Pemerintah segera menindak tegas para oknum pendidik yang masih melakukan pungutan-pungutan dengan berbagai macam alasan. “Kalo kita si sebenarnya terpaksa aja khwatir anak kita jadi dikucilkan disekolah.” Pungkas salah satu orang tua siswa yang tidak bersedia namanya disebutkan. (Sahram)

Comments

comments