Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Sabtu, Juli 20, 2019
Halaman Home » Parlementaria » Fraksi PDIP Kota Bekasi Bantah Paripurna DPRD Ilegal
  • Follow Us!

Fraksi PDIP Kota Bekasi Bantah Paripurna DPRD Ilegal 

BERITA BEKASI – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Anim Imamuddin, mengaku bila rapat Paripurna korban penertiban bangunan liar (Bangli) Pekayon, yang digelar Fraksi PDI Perjuang sudah sesuai mekanisme dan sesuai aturan.

“Bila Paripurna kemarin dinyatakan ilegal oleh sebagian teman-teman fraksi yang lain, seharusnya mereka yang tidak hadir dalam Paripurna tersebut berani menyatakannya di Forum, bukan diluar gedung Parlemen,” kata Anim, Kamis (24/11/2016).

Padahal lanjut Anim, anggota DPRD Kota Bekasi yang tidak hadir saat Paripurna sudah diberikan undangan sebelumnya. Dengan demikian Anim menilai tidak etis bila wakil rakyat yang seharusnya duduk bersama bahas dan mencari solusi penyelesaian bagi korban penertiban dalam rapat Paripurna tidak hadir.

“Anggota dewan yang sudah diundang Paripurna tapi tidak hadir, itukan tidak etis,” ucapnya.

Fraksinya ujar Anim, sebetulnya menginginkan persoalan ini disederhanakan, yakni melalui panitia khusus (Pansus) guna memberikan payung hukum melalui Perda (Perda) agar Pemerintah memberikan ganti rugi terhadap warga korban penertiban Bangli.

“Solusinya sederhana, untuk menyelesaikan persoalan ini, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, mau terjun langsung kepada warga korban penertiban bangunan liar, menyapa dan memberikan kepastian relokasi atau ganti rugi kepada masyarakat, dan menjelaskan tidak ada kedzoliman yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan yang diambilnya.” Pungkas Anim. (ADV/NDI)

Comments

comments