Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Agustus 22, 2019
Halaman Home » Parlementaria » Tak Penuhi Kuorum, Pansus Bangli DPRD Kota Bekasi Kandas
  • Follow Us!

Tak Penuhi Kuorum, Pansus Bangli DPRD Kota Bekasi Kandas 

BERITA BEKASI – Rapat Paripurna pembentukan Pansus Penertiban Bangunan Liar (Bangli) yang diprakarsai Fraksi PDI Perjuangan ditunda hingga tiga hari kedepan. Penundaan tersebut lantaran jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum.

Paripurna yang digelar langsung hari ini, Selasa (22/11/2016) hanya di hadiri 19 anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, PDIP, PPP dan Demokrat. Sebagai inisiator pembentukan pansus, F-PDI Perjuangan menyepakati paripurna ditunda hingga Jumat (25/11/2016) mendatang.

“Pimpinan sidang, kami meminta agar sidang paripurna pembentukan pansus ini tidak terlalu lama, ditunda hingga hari Jumat, terimakasih pimpinan,” ujar Enie Widhiastuti dari Fraksi PDIP dalam interupsinya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Bambang Tahapan Sutopo, dari Fraksi Gerindra agar penundaan sidang tersebut tidak terlalu lama.

“Interupsi pimpinan, bahwa sesuai dengan kesepakatan dan tatib, sidang di tunda hingga tiga hari,” ujarnya.

Hal berbeda diungkapkan Ketua Fraksi PPP, Muhammad Said yang memilih sikap duduk bersama dengan unsur pihak yang berkepentingan di Kota Bekasi guna mencari solusi bagi warga yang menjadi korban penertiban.

“Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang saya hormati, bahwa kita disini satu tujuannya, bagaimanapun rakyat ini ibu kandung yang harus dilindungi. Perlu diketahui juga, bahwa PPP dari awal bukan tidak mendukung pembentukan pansus ini, tetapi bagaimana kita mencari solusi 100 persen untuk rakyat Kota Bekasi yang menjadi korban penggusuran untuk di relokasikan dan mendapatkan hak-haknya,” ungkap Said.

Ia menganalogikan, jika pansus tersebut dipaksakan dan tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka persoalan yang menjadi kepentingan rakyat tidak akan tercapai.

“Seandainya, jika tujuan kita tidak sesuai dengan undang-undang maka yang akan kena dampaknya masyarakat juga. Jika Pansus ini kita paksakan dan tidak seusai dengan perundang-undang, maka siapa yang mau ganti rugi, yang akan rugi masyarakat juga. Bagaimana caranya kita duduk disini mencari solusi 100 persen untuk warga yang menjadi korban gusuran,” katanya.

Meski unsur pimpinan sidang hanya dihadiri oleh Ketua DPRD minus tiga pimpinan dewan dan Sekretaris DPRD, namun peserta sidang yang hadir sepakat untuk menunda paripurna hingga tiga hari kedepan. (ADV/NDI)

Comments

comments