Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, Desember 11, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Soal Aksi Bangli, Ketua KPAID Kota Bekasi: Jangan Libatkan Anak
  • Follow Us!

Soal Aksi Bangli, Ketua KPAID Kota Bekasi: Jangan Libatkan Anak 

BERITA BEKASI – Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bekasi, M. Sya’roni ikut angkat bicara menanggapi aksi demo warga Kota Bekasi yang menolak penertiban Bangunan Liar (Bangli) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang melibatkan anak, Selasa (22/11).

Ditegaskan Sya’roni, pihaknya melarang keras untuk melibatkan anak-anak di tengah-tengah aksi atau demonstrasi. “Saya melarang keras anak-anak diajak untuk aksi demo dan jangan melibatkan mereka pada urusan yang mereka tidak paham,” terangnya kepada Beritaekspres.com, Selasa (22/11/2016).

Menurutnya, sangat penting bagi orang dewasa atau orang tuanya untuk memberikan teladan kepada anak – anaknya, mulai dari sikap dan tutur kata. “Biasanya ketika aksi, sangat sulit untuk menjaga sikap dan tutur kata dimana disana ada anak-anak yang ikut dan ini akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anak,” katanya.

Dilanjutkannya, hal penting adalah melindungi anak dari perbuatan yang tidak baik. Hak dasar anak adalah hak mendapatkan pendidikan, hak untuk memperoleh teladan yang baik, dari siapa? Dari orang tuanya dari orang dewasa yang seharusnya memberikan keteladanan dan contoh yang baik.

“Seperti Presiden, Politisi, Gubernur, Walikota, mereka juga tidak hanya sebagai pemimpin bagi orang dewasa, tetapi juga bagi anak anak tingkah lakunya sangat berpengaruh dalam sikap dan tingkah laku pola anak anak kita,” ungkapnya.

Masih kata Sya’roni, kita harus memiliki komitmen untuk revolusi mental dan bagian terpenting dari revolusi mental adalah contoh dan telada yang baik tutur kata sikap seiya sekata dan juga tidak mengeluarkan kata-kata kotor,” tambahnya.

Sya’roni juga mengingatkan, harus bisa dipilah antara dimensi politik dengan dimensi hukum. Kalau yang terkait dengan dimensi hukum, anak – anak harus diberikan keteladanan taat hukum bahwa penyampaian aspirasi merupakan cara – cara konstitusional dalam negara demokrasi.

Bagaimana tambahnya, penyampaian aspirasi itu dengan baik itu yang menjadi kunci di dalam anak anak ketaatan terhadap hukum kemudian menyampaikan aspirasi sesuai korudor hukum.

“Tetapi kalau dugaannya terkait ranah politik, anak harus dilindungi dari politisasi dan juga penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik. Penyampaian aspirasi harus sesuai dengan koridor. Jadi anak tidak boleh dipolitisasi.” Pungkasnya. (CR-1)

Comments

comments