Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Juli 21, 2019
Halaman Home » Parlementaria » Paripurna Soal Pansus Bangli Ketua DPRD Kota Bekasi Ilegal
  • Follow Us!

Paripurna Soal Pansus Bangli Ketua DPRD Kota Bekasi Ilegal 

BERITA BEKASI – Rapat paripurna DPRD Kota Bekasi tentang pembentukan pansus inisiatif relokasi dan ganti rugi kemanusian penggusuran, Selasa (22/11) dianggap tidak sesuai proses mekanisme seperti yang tertuang dalam tata tertib DPRD.

Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Heri Koswara menjelaskan, agenda paripurna yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD dapat dikategorikan ilegal, alias tidak sah karena tidak menempuh jalur yang ditetapkan dalam Tatib DPRD, untuk menggelar Rapat Badan Musyarawah (Bamus) terlebih dahulu.

“Sesuai dengan Tatib, Paripurna itu harus didahului dengan Bamus. Bamus didahului dengan Rapat Pimpinan, jadi Tatib itu sebagai guidance (Bimbingan, red) dalam kerja Pimpinan dan anggota DPRD. Jadi semua lembaga di Indonesia ada tata tertibnya. Paripuna hari ini adalah paripurna yang ilegal,” kata Heri, dalam jumpa Pers di Caramel, Jalan Raya Galaxi, Bekasi Selatan, Selasa (22/11/2016).

“Paripurna yang dilaksanakan tanpa melalui tahapan-tahapan yang dijelaskan dalam tatib (Rapat Pimpinan, dan Bamus, red),” tambahnya.

Meskipun dilakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus),  namun menurut Heri, hal itu tidak seusai dengan tatib, karena tidak dilakukan rapat pimpinan terlebih dahulu, seperti yang dijelaskan dalam tatib DPRD.

“Meskipun Bamus, tapi Bamus itu tidak Quorum (Memenuhi Jumlah Unsur, red). Dalam tatib, Bamus itu dilakukan setelah Rapat Pimpinan, yang dihadiri tiga unsur Wakil Ketua DPRD. Saya, Pak Haji Edi, dan Pak Dian, tidak pernah ada Rapim yang menjadwalkan Bamus untuk mengagendakan rapat paripurna hari ini, jadi perlu saya tegaskan, bahwa paripurna ini illegal,” terangnya.

Konferensi pers yang dihadiri 3 Wakil Ketua dan 6 Ketua Fraksi DPRD Kota Bekasi, lantaran permintaan beberapa Ketua Fraksi yang menolak adanya pansus tersebut. Heri mengaku, bahwa Ketua Fraksi yang hadir dalam konferensi pers ini meminta agar marwah DPRD sebagai ruang aspirasi masyarakat tetap terjaga.

“Kembali saya jelaskan, bahwa kami disini mendapat masukan dari ketua-ketua fraksi, yang pertama Ketua Fraksi Hanura, Ketua Fraksi PKS, Ketua Fraksi Golkar, Ketua Fraksi Demokrat, Ketua Fraksi PKB, dan Ketua Fraksi PAN, yang diwakili oleh bang Syaiful Bahri, yang meminta agar lembaga ini harus dijaga marwah dan kehormatannya dalam melaksanakan mekanisme kerja,” ujar Politisi PKS.

Enam Ketua Fraksi yang hadir dalam konferensi pers tersebut, kecewa, lantaran sikap Ketua DPRD (Tumai, red) yang dianggap telah menabrak tata tertib DPRD, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Ketua fraksi ini menutut, karena Ketua DPRD telah melanggar tata tertib dan kode etik di dalam melaksanakan tupoksi kelembagaan di DPRD Kota Bekasi. Terkait dengan pembentukan pansus, kami bukan tidak setuju, tetapi kami akan mencarikan solusinya dengan duduk bersama dengan Walikota,” terangnya.

Heri meyakini, bahwa duduk bersama dengan Walikota akan menempuh solusi yang baik. Rencananya, dalam Rapat Pimpinan nanti, ia akan memanggil Walikota Bekasi dalam waktu dekat ini.

“Kami akan memanggil Walikota di Rapim dan di Bamus, untuk meminta penjelasan terkait dengan masalah penggusuran, berikut sekaligus solusi-solusi yang sesuai dalam tataran perundang-undangan dalam rangka mengadvokasi masyarakat yang kena gusur tersebut, jadi kami akan menggunakan pola-pola yang sesuai denga tatib,” pungkasnya. (ADV/NDI)

Comments

comments