Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Rabu, November 13, 2019
Halaman Home » Parlementaria » Soal Bangli Pekayon, Haeri Parani: Aspek Hukum Sudah Benar
  • Follow Us!

Soal Bangli Pekayon, Haeri Parani: Aspek Hukum Sudah Benar 

BERITA BEKASI – Anggota Komisi A, DPRD Kota Bekasi, Haerni Parani, menilai bahwa pembongkaran sejumlah Bangunan Liar (Bangli) yang berdiri diatas lahan negara telah memenuhi unsur yuridis.

“Kalau dilihat dari aspek hukumnya sudah benar. Karena latar belakang saya bagian hukum, katanya ditemui usai menghadiri acara penutupan Pekan Olahraga Pemerintah Daerah (Porpemda) ke-XII tingkat Jawa Barat, dilapangan Basket GOR Kota Bekasi, Kamis (10/11/2016).

Karena ini merupakan lembaga politik, dimana komponen yang berada didalamnya adalah para wakil rakyat dari beragam partai, tentunya melihat kebijakan pemerintah daerah itu, tidak hanya dari satu aspek saja.

Meski begitu Haeri enggan mengatakan aspek lain atas kebijakan yang pemerintah daerah tersebut. “Tidak bisa juga kita hanya melihat dari satu aspek saja, tetapi kita harus melihat dibelakang dari kebijakan itu,” ujarnya.

Berdasarkan isu yang berkembang, politisi Partai Demokrat Kota Bekasi ini menegaskan, hingga saat ini dirinya belum memutuskan untuk ikut bergabung bersama beberapa anggota DPRD Kota Bekasi, yang akan mengusulkan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah lewat hak angket. “Saya belum memutuskan untuk ikut dalam hak angket,” katanya.  

Sementara itu, Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi menegaskan, upaya yang dilakukan pemerintah daerah menerapkan kebijakan, semata-mata adalah demi kemaslahatan masyarakat banyak.

Rahmat menjelaskan, bahwa selama ini Pemkot Bekasi memmiliki keterbatasan terhadap lahan untuk membangun sarana dan prasarana publik. Oleh karena itu, Pemkot Bekasi menjalin kerjasama bersama Perum Jasa Tirta (PJT) II, untuk mewujudkan sarana dan prasarana publik.

Rahmat menegaskan, pemerintah daerah turut bertanggung jawab dan mengamankan terhadap seluruh aset milik negara, termasuk lahan milik PJT II.

“Pemkot Bekasi kan memiliki keterbatasan lahan, dan kita sudah berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan PJT II untuk memanfaatkan lahan mereka sementara demi kepentingan masyarakat luas. Ini ada bukti kerjasama pemanfaatan lahannya,” katanya.

Ketika ditanya rencana usulan hak angket oleh segelintir anggota DPRD Kota Bekasi, Rahmat menyatakan siap mempertanggung jawabkan. “Silahkan saja, saya siap mempertanggung jawabkannya kepada para yang terhormat.” Tandasnya. (ADV/Bray)

Comments

comments