Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Minggu, Januari 19, 2020
Halaman Home » Bekasi Kota » Soal Penertiban Bangli, Walikota Bekasi: APBD Tak Bisa Dijadikan Bancakan
  • Follow Us!

Soal Penertiban Bangli, Walikota Bekasi: APBD Tak Bisa Dijadikan Bancakan 

BERITA BEKASI – Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan APBD tidak bisa dijadikan bancakan untuk memenuhi keinginan masyarakat yang terkena penertiban bangunan liar (Bangli) yang tujuannya juga untuk kepentingan masyarakat banyak.

“Istilah uang kerohiman atau uang ganti rugi untuk masyarakat itu tidak ada ketentuannya bagi bangunan liar,” ujar Rahmat ketika dihubungi Beritaekspres.com, Rabu (26/10/2016).

Dilanjutkan Rahmat, kalau bangunan liar ini sudah dilakukan penertiban dan jalanannya juga sudah jadi, nanti semua akan menikmati tidak macet. “Hasilnya nanti juga semua masyarakat yang akan menikmati,” terangnya.

Masih kata Rahmat, kalau sikap pemerintah ini dianggap sebagai sikap diskriminasi, lalu bagaimana dengan bangunan liar lainnya yang sudah dibongkar. “Justru kalau ini tidak dilakukan malah menjadi diskriminasi ditengah masyarakat,” ungkapnya.

Jadi tambah Rahmat, diharapkan masyarakat dapat memahami aturan pemerintah yang bertujuan untuk melakukan penertiban dan membangun Kota Bekasi. “Pro kontra dalam mengambil suatu kebijakan selalu terjadi,” tandasnya.

Sebelumnya sempat terjadi ketegangan antar Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai, dan sejumlah Anggota DPRD dari kader Partai PDI Perjuangan (PDIP) dengan tim gabungan petugas pembongkaran bangunan liar di atas saluran irigasi Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat pada, Selasa (26/10) kemarin.

Pagi ini tim gabungan yang terdiri dari Bidang Pengawasan Pengendalian Bangunan pada Dinas Tata Kota Bekasi, Satpol PP, Linmas, TNI dan Polri melanjutkan penertiban bangunan diatas saluran yang lokasinya dekat kediaman Walikota Bekasi Rahmat Effendi. (CR-1)

Comments

comments