Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, Agustus 26, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Pro Kontra Bajaj Positif, Partisipasi Publik Kontrol Kebijakan Pemda
  • Follow Us!

Pro Kontra Bajaj Positif, Partisipasi Publik Kontrol Kebijakan Pemda 

BERITA BEKASI – Pro kontra publik dalam menanggapi kebijakan peluncuran bajaj di Kota Bekasi, sesuatu yang positif terkait partisipasi warga dalam kebijakan publik yang menjadi tolak ukur program smart city.

“Program berbasis teknologi online smart city sudah berjalan setahun, yang menonjol ya partisipasi publik. Itu positif menjadi bagian kontrol publik terhadap pengambilan kebijakan pemerintah daerah seperti bajaj,”jelas Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo kepada Beritaekspres.com, Senin (24/10/2016).

Menurutnya, kontrol publik melalui berbagai saluran informasi seperti netizen, blogger dan lain-lain menunjukkan partisipasi dan kepedulian warga kota sangat tinggi serta beragam. Para netizen yang umumnya melek informasi dan cerdas mampu melakukan kontrol serta tekanan terhadap kebijakan-kebijakan kontra publik secara umum seperti bajaj.

“Itu berarti semua kebijakan walikota dan pemerintah daerah harus melalui perencanaan yang matang dan kajian teknis yang memadai. Kan ada Tim Asistensi Smart City dari ITB Bandung yang jelas kepakarannya, apa mereka juga sudah diajak bicara terkait bajaj sebagai moda transportasi. Saya yakin belum, program smart city ya semua yang terkait dengan komponen pendukungnya,“ papar Didit.

Dijelaskannya, moda transportasi massal sebagai pendukung smart city akan terpadukan dengan rencana MRT, LRT seperti rencana kereta ringan (Aeromovel) yang membelah wilayah utara Kota Bekasi hingga selatan dari Harapan Indah hingga Kemang Pratama. Rencana Trans Patriot, koneksitas moda transportasi melalui komuter line (kereta api), feeder busway dan lain-lain.

Rencana bajaj yang menjadi angkutan lingkungan (angling), juga belum bisa dijamin tidak akan beroperasi di pusat kota. Sebab konsumen bajaj yang lebih satu orang penumpang berasal dari titik permukiman ke titik-titik pusat kota seperti pasar, terminal, stasiun dan kawasan bisnis.

“Mana mau penumpang diminta turun di luar lingkungan saja dan harus nyambung dengan angkutan lain, biaya akan bengkak,” imbuhnya.

Sebelum bajaj dioperasionalkan Kota Bekasi sudah mendapat julukan kota macet dan kota angkot dan pernah dibully oleh netizen. Jalur dan trayek angkot yang saling bersinggungan perlu penataan kembali. Maraknya ojek online dan mobil online perlu dihimbau agar pengusaha online memiliki kantong-kantong parkir sehingga tidak semrawut bergerombol memenuhi tempat-tempat publik.

Dalam sehari di Kota Bekasi yang komuter, terdapat 460.000 perjalanan yang melintas baik roda dua atau lebih. Dalam setahun terakhir jam kemacetan di jam sibuk semula dari pukul 07- 08 pagi dan pukul 17 – 18 sore hari, rata-rata bertambah satu jam atau 08 hingga 09 pagi dan 17 hingga 19 sore.

Pada hari libur Sabtu –Minggu justru jam kemacetan malah bertambah karena warga pemilik kendaraan keluar rumah untuk berbagai keperluan. Jumlah pertumbuhan kendaraan setiap tahun juga tidak sebanding dengan pertambahan panjang dan lebar jalan per tahun karena minimnya lahan.

“Artinya kebijakan yang populis pasti didukung publik dan sebaliknya jika kebijakan kontra publik pasti mendapat penolakan publik. Perlu juga kebijakan yang melawan arus misalnya penegakan hukum yaitu penggusuran permukiman illegal. Tapi harus melalui pendekatan kemanusiaan,” pungkas Didit. (CR-1)

Comments

comments