Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Kamis, Juni 27, 2019
Halaman Home » Bekasi Kota » Tujuh Sekolah di Kota Bekasi Kena Sanksi Telat Bayar Pajak
  • Follow Us!

Tujuh Sekolah di Kota Bekasi Kena Sanksi Telat Bayar Pajak 

BERITA BEKASI – Sejumlah sekolah di Kota Bekasi terkena sanksi teguran lantaran terlambat membayar pajak. Penyebabnya, mereka tidak membayar pajak saat melakukan belanja keperluan sekolah. 

“Saya bukan di berikan sanksi karena tidak mengajar. Tapi karena SMKN 6 telat membayar pajak, dan telatnya hanya satu hari. Bukan karena saya tidak mengajar,” kata Kepala Sekolah SMKN 6, Kota Bekasi, Diyah Sulistiyaningsih, Kamis (30/9/2016)

Dia juga membantah bila ada kabar pencopotan kepala sekolah atas pelanggaran aturan di Dinas Pendidikan. Apalagi, kata dia, selama ini dia tidak pernah lalai dalam mengajar.

“Silahkan saja cek, saya setiap hari ada di sekolah. Adapun saya tidak hadir karena ada kegiatan rapat yang di adakan oleh Disdik. Tetapi setelah rapat saya datang kembali ke sekolah karena memang kerjaan saya banyak di sekolah,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Kepala sekolah SMKN 3, Sugiyono. Menurutnya, bahwa memang ada pemberitahuan bahwa SMKN 3 telat membayar pajak dan di berikan sanksi bukan karena tidak masuk kerja.

“Beberapa waktu lalu memang saya mendapatkan surat untuk mengurus pajak sekolah yang telat. Tetapi setalah itu kami langsung merapihkanya jadi tidak ada kaitannya saya tidak masuk sekolah karena saya memang ada setiap hari di sekolah dan tidak pernah bolos mengajar,” paparnya.

Sugiyono juga mengatakan, adanya sanksi SMKN 3 yang diberikan sanksi dari Disdik, bukan karena masalah bolos bekerja. Melainkan karena telat membayar pajak saja. 

Sebelumnya Dinas pendidikan Kota Bekasi mengatakan bahwa ada tujuh sekolah yang di berikan sanksi ringan karena sudah masuk dalam riksus insepektorat dan BKD.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kota Bekasi, Ali Fauzi mengatakan, bila pemberian sanksi kepada tujuh kepala sekolah itu hanya sebatas sanksi teguran lisan maupun tertulis. Penyebabnya, kata dia, keterlambatan membayar pajak saat melakukan belanja kebutuhan sekolah.

“Karena setiap memakai mata anggaran, harus ada pajak yang dibayarkan,” jelasnya.

Penjatuhan sanksi itu, tambah Ali hanya bersifat ringan. Tidak sampai kepada pencopotan kepala sekolah. “Jadi tidak sampai dicopot, tapi hanya ditegur melalui  teguran,” tandasnya. (Ndi)

Comments

comments