Referensi, Berita Hukum, Politik dan Pemerintahan|Senin, November 18, 2019
Halaman Home » Megapolitan » Komisi VII DPR Desak Pemerintah Tindak Penambang Ilegal
  • Follow Us!

Komisi VII DPR Desak Pemerintah Tindak Penambang Ilegal 

BERITA JAKARTA – Pemerintah didesak untuk menindak tegas perusahaan yang melakukan penambangan tanpa memiliki izin alias ilegal. Pasalnya, penambangan liar tidak hanya merugikan pendapatan Negara, tetapi juga merugikan lingkungan.

Demikian Ketua Komisi VII DPR-RI Gus Irawan. “Saya minta pemerintah bertindak tegaslah terhadap penambang illegal itu. Kalau dibiarkan negara akan semakin rugi dan berdampak kepada kerusakan lingkungan,” cetus Gus Irawan  kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/9/2016).

Gus Irawan menanggapi laporan masyarakat terkait kasus anak perusahaan CKRA, PT Takaras Inti Lestari (TIL), yang bulan Agustus lalu mengekspor zirconium (Zr) sebanyak 400 ton, bukan berasal dari lahan yang ada izinnya.

Direktur Utama TIL, Dexter Syarif Putra ketika dikonfirmasi mengatakan, dirinya belum  bisa menjelaskan secara rinci asal-usul bahan baku ekspor 400 ton Zr tersebut. Ia menyatakan, PT Tarakas memikiki izin usaha tambang di Palangkaranya hingga 2020.

“Mengenai ekspor saya belum bisa jelaskan. Saya akan tanya dulu anak buah saya di lapangan. Yang pasti PT Tarakas memiliki izin usaha  ekpor hasil tambang dan mempunya ijin clear and clean (C&C),” katanya.

Menurut Gus Irawan, areal penambangan seharusnya mengikuti aturan yaitu dengan menambang di lahan yang ada ijin yang dilengkapi sertrifikat clear and clean (C&C). Dalam UU Minerba, kata Gus Irawan, sangat jelas mengatur bahwa tidak boleh lagi sembarangan mengeskpor hasil tambang.

Politisi Gerindra itu meminta aparat kepolisian melakukan pengawasan pertambangan secara ketat. Aparat kepolisian jangan tinggal diam melihat sumber daya alam negeri ini diekplotasi secara illegal.

“Kita akan panggil pemerintah untuk menjelaskan kasus itu. Sekarang kita lagi kumpul semua-data-datanya agar segera ditindaklajuti. Mau perusahaan terbuka atau anak perusahaan kalau melanggar harus ditindak tegas. Sebagai perusahaan terbuka segala sesuatu harus dilaksanakan terbuka dan sesuai aturan,” sambungnya.

Gus Irawan juga menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah  yang hanya memberikan perusahaan swasta ekspor bahan baku tambang dibanding perusahaan negara. Padahal, Indonesia punya Aneka Tambang (Antam) yang seharusnya diberi kelelusaan untuk melakukan eksport.

“Pemerintah lebih pro perusahaan tambang swasta disbanding BUMN.  Kenapa Antam tidak dikasih eksport, sementara Newmont, Freeport dan swasta lainnya diberikan. Ini sangat kita sesalkan,” pungkasnya. (OSS)

Comments

comments